Di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah bahkan telah menetapkan status siaga darurat sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. BNPB juga mengerahkan tiga helikopter water bombing, dua helikopter patroli, serta pesawat untuk operasi modifikasi cuaca. Pertanyaannya kemudian, kalau ancaman sudah diprediksi, status siaga sudah ditetapkan, personel sudah disiapkan, dan pemantauan hotspot sudah dilakukan, mengapa ribuan titik panas masih muncul ketika Agustus tiba?
Di sinilah persoalan karhutla tidak cukup dijawab dengan pemadaman. Pemerintah memang bergerak ketika api muncul. Namun, persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan lahan tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan api berkembang sejak awal.Karakter lahan gambut menjadi salah satu persoalan. Ketika gambut kehilangan kandungan air dan mengering, material organik di dalamnya menjadi sangat mudah terbakar.
Api bahkan dapat merambat di bawah permukaan sehingga proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit. BNPB sendiri mencatat 3.069,52 hektare lahan telah terdampak kebakaran di Kalimantan Tengah. Wilayah tersebut menjadi salah satu prioritas penanganan karena sebagian besar kawasannya merupakan lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Persoalannya, pola penanganan seperti ini berisiko membuat pemerintah terus berada dalam posisi mengejar api. Ketika hotspot muncul, petugas turun. Ketika api membesar, helikopter dikerahkan. Ketika asap mengganggu aktivitas masyarakat, operasi modifikasi cuaca diperkuat. Padahal, pemerintah sendiri menyebut pencegahan sebagai bagian penting pengendalian karhutla.
Di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah bahkan telah menetapkan status siaga darurat sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. BNPB juga mengerahkan tiga helikopter water bombing, dua helikopter patroli, serta pesawat untuk operasi modifikasi cuaca. Pertanyaannya kemudian, kalau ancaman sudah diprediksi, status siaga sudah ditetapkan, personel sudah disiapkan, dan pemantauan hotspot sudah dilakukan, mengapa ribuan titik panas masih muncul ketika Agustus tiba?
Di sinilah persoalan karhutla tidak cukup dijawab dengan pemadaman. Pemerintah memang bergerak ketika api muncul. Namun, persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan lahan tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan api berkembang sejak awal.Karakter lahan gambut menjadi salah satu persoalan. Ketika gambut kehilangan kandungan air dan mengering, material organik di dalamnya menjadi sangat mudah terbakar.
Api bahkan dapat merambat di bawah permukaan sehingga proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit. BNPB sendiri mencatat 3.069,52 hektare lahan telah terdampak kebakaran di Kalimantan Tengah. Wilayah tersebut menjadi salah satu prioritas penanganan karena sebagian besar kawasannya merupakan lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Persoalannya, pola penanganan seperti ini berisiko membuat pemerintah terus berada dalam posisi mengejar api. Ketika hotspot muncul, petugas turun. Ketika api membesar, helikopter dikerahkan. Ketika asap mengganggu aktivitas masyarakat, operasi modifikasi cuaca diperkuat. Padahal, pemerintah sendiri menyebut pencegahan sebagai bagian penting pengendalian karhutla.
