JAKARTA-Pilkada 2024 jadi ajang pembuktian netralitas aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengimbau para guru untuk tetap netral. Termasuk, tidak menjadikan satuan pendidikan atau lembaga pendidikan sebagai arena kampanye calon tertentu.
“Ini penting agar satuan pendidikan itu tetap menjadi institusi pendidikan,” ujarnya dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
Profesi guru di daerah, diakuinya, erat dengan kegiatan politik praktis yang dapat memberikan keuntungan. Posisi guru dinilai cukup strategis untuk mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati, hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.
”Sehingga, guru sering kali menjadi jabatan yang politis, guru-guru yang mendukung gubernur, bupati, wali kota yang menang mungkin bisa langsung dipromosikan menjadi kepala dinas,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia mewanti-wanti para guru konsisten dengan profesinya sebagai pendidik dan menjaga netralitas profesi masing-masing. Dia tak melarang jika ada guru yang ingin berpartisipasi dalam politik. Dia bahkan mendorong agar para guru tidak golput. ”Golput itu tidak melanggar undang-undang. Tetapi, golput menurut saya sikap politik yang tidak banyak manfaatnya dalam konteks kita membangun partisipasi dan aspirasi politik,” papar Sekjen PP Muhammadiyah tersebut. (mia/bas)
JAKARTA-Pilkada 2024 jadi ajang pembuktian netralitas aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengimbau para guru untuk tetap netral. Termasuk, tidak menjadikan satuan pendidikan atau lembaga pendidikan sebagai arena kampanye calon tertentu.
“Ini penting agar satuan pendidikan itu tetap menjadi institusi pendidikan,” ujarnya dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
Profesi guru di daerah, diakuinya, erat dengan kegiatan politik praktis yang dapat memberikan keuntungan. Posisi guru dinilai cukup strategis untuk mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati, hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.
”Sehingga, guru sering kali menjadi jabatan yang politis, guru-guru yang mendukung gubernur, bupati, wali kota yang menang mungkin bisa langsung dipromosikan menjadi kepala dinas,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia mewanti-wanti para guru konsisten dengan profesinya sebagai pendidik dan menjaga netralitas profesi masing-masing. Dia tak melarang jika ada guru yang ingin berpartisipasi dalam politik. Dia bahkan mendorong agar para guru tidak golput. ”Golput itu tidak melanggar undang-undang. Tetapi, golput menurut saya sikap politik yang tidak banyak manfaatnya dalam konteks kita membangun partisipasi dan aspirasi politik,” papar Sekjen PP Muhammadiyah tersebut. (mia/bas)
