JAYAPURA – Aksi demo bela Lukas Enembe Selasa (20/9) kemarin tak membuat aktivitas perkantoran pemerintah di lingkungan provinsi Papua berkurang. Aktifitas perkantoran berjalan normal seperti biasa.
Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Bappenda dan Dinas Pendidikan tetap melakukan pelayanan seperti biasa. Bahkan di Kantor Diskominfo sendiri hingga sore hari pegawai termasuk Kepala Dinas Kominfo masih berada di kantor.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Yudianto mengatakan, aktivitas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan berjalan seperti biasa. Bahkan, tidak ada arahan pimpinan untuk libur terkait adanya aktivitas demonstrasi yang dilakukan Selasa kemarin.
“Aktivitas pemerintahan berjalan seperti biasanya, tidak ada arahan pimpinan untuk libur terkait adanya aktivitas demonstrasi,” tegas Jery yang ditemui Cenderawasih Pos di ruangannya, Selasa (20/9) kemarin.
Namun kata Jery, di beberapa kantor pemerintah ada yang terlihat sepi. Hal ini dikarenakan adanya kemacetan di sejumlah ruas jalan, dari rumah staf ke kantor sehingga membuat perjalanan staf dan pejabat terhambat.
Jery juga mengaku ada ada beberapa staf dan pejabat yang terjebak kemacetan akibat adanya demonstrasi, sehingga tidak bisa ke kantor.
“Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papuayang tetap berjalan seperti biasa. Dinas lainnya tetap berjalan seperti pada Dinas Kominfo kami ada di kantor, dan aktivitas layanan server dan akses tetap jalan,” terangnya.
Jery meminta masyarakat bijak dalam bermedia sosial, dengan situasi yang ada saat ini dimana jangan cepat percaya dengan adanya video, gambar-gambar serta berita yang belum jelas kebenarannya. “Masyarakat jangan mudah terprovokasi, saling menghargai satu dengan lainnya,” imbaunya.
Sementara itu, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menyampaikan Gubernur masih berada di Jayapura dan tidak kemana mana. “Gubernur tetap fokus di Papua dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang selama ini berjalan dengan baik yang dilakukan oleh Sekda, Asisten dan para Kepala SKPD. Semunya beliau pantau secara seksama setiap hari,” kata Rifai.
Gubernur melalui Jubirnya menyampaikan Kamis (22/9) Pemerintah Provinsi Papua akan menerima WTP dari BPK yang kedelapan yang merupakan penghargaan penilaian tentang pengelolaan keuangan daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dimana akan diserahkan langsung oleh Presiden di Jakarta.
Sekadar diketahui, kelompok massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik di Jayapura. Aksi yang dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang terjerat kasus dugaan gratifikasi Rp 1 M. (fia/wen)