Hampir 200 Anggota DPR RI Lulusan SMA

Ijazah tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selain itu, lulusan Paket C juga dapat menggunakannya untuk melamar pekerjaan, mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta keperluan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesetaraan ini juga berlaku dalam persyaratan pencalonan anggota legislatif. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon anggota DPR diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Program Paket C diselenggarakan melalui satuan pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Peserta dapat mengikuti pembelajaran sesuai layanan dan sistem yang disediakan masing-masing lembaga. Kemendikdasmen juga mendukung layanan pendidikan kesetaraan melalui platform seTARA daring. Platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pembelajaran pendidikan kesetaraan secara digital.

Baca Juga :  Ekspor Migor dan Bahan Bakunya Dilarang Mulai 28 April

Dari sisi durasi, pendidikan Paket C umumnya ditempuh selama tiga tahun atau enam semester. Beban pembelajarannya mencapai 132 Satuan Kredit Kompetensi (SKK), yang mencakup Fase E atau setara kelas X serta Fase F atau setara kelas XI dan XII. Meski demikian, penempatan peserta didik dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan hasil penilaian terhadap kemampuan awal masing-masing peserta.

Penetapan kelulusan peserta Paket C dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta didik juga dapat mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk memperoleh gambaran capaian akademik. Hasil TKA dapat dimanfaatkan sebagai salah satu persyaratan seleksi masuk perguruan tinggi sesuai kebijakan masing-masing jalur penerimaan.

Dengan pengakuan kesetaraan tersebut, Paket C menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan setingkat SMA. Lulusannya pun memiliki peluang yang sama untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam berbagai bidang, termasuk pencalonan sebagai anggota DPR RI. (*/JawaPos.com)

Baca Juga :  Seleksi dan Penetapan PPD Harus Transparan

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Ijazah tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selain itu, lulusan Paket C juga dapat menggunakannya untuk melamar pekerjaan, mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta keperluan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesetaraan ini juga berlaku dalam persyaratan pencalonan anggota legislatif. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon anggota DPR diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain yang sederajat.

Program Paket C diselenggarakan melalui satuan pendidikan nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Peserta dapat mengikuti pembelajaran sesuai layanan dan sistem yang disediakan masing-masing lembaga. Kemendikdasmen juga mendukung layanan pendidikan kesetaraan melalui platform seTARA daring. Platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pembelajaran pendidikan kesetaraan secara digital.

Baca Juga :  Akan Dibuat Regulasi, Bila Melanggar  Kepsek Bakal Dicopot

Dari sisi durasi, pendidikan Paket C umumnya ditempuh selama tiga tahun atau enam semester. Beban pembelajarannya mencapai 132 Satuan Kredit Kompetensi (SKK), yang mencakup Fase E atau setara kelas X serta Fase F atau setara kelas XI dan XII. Meski demikian, penempatan peserta didik dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan hasil penilaian terhadap kemampuan awal masing-masing peserta.

Penetapan kelulusan peserta Paket C dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta didik juga dapat mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk memperoleh gambaran capaian akademik. Hasil TKA dapat dimanfaatkan sebagai salah satu persyaratan seleksi masuk perguruan tinggi sesuai kebijakan masing-masing jalur penerimaan.

Dengan pengakuan kesetaraan tersebut, Paket C menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan setingkat SMA. Lulusannya pun memiliki peluang yang sama untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam berbagai bidang, termasuk pencalonan sebagai anggota DPR RI. (*/JawaPos.com)

Baca Juga :  Kemenhaj Minta Masyarakat Tak Tergiur Jalur Cepat

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Berita Terbaru

Artikel Lainnya