Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mempertanyakan kapasitas anggota legislatif yang justru menyusun kebijakan pendidikan, termasuk ketika membahas aturan yang mensyaratkan dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal S3. Hal itu tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)

“Bagaimana orang dia sendiri sekolahnya cuma Paket C kok mengatakan dosen syaratnya harus S3. Kan itu sudah namanya ngawur-ngawur itu,” kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Senin (14/11). Menurutnya, persyaratan pendidikan bagi dosen yang dibahas dalam regulasi tersebut harus diikuti dengan perhatian terhadap kapasitas para pembuat kebijakannya.

Trubus juga menyoroti fungsi pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR, dalam memastikan kualitas kerja internal lembaga legislatif. Iameminta pimpinan DPR tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik, tetapi juga melakukan pembenahan terhadap anggota dewan. “Ketua DPR itu membenahi internalnya, berbuat apa kepada mereka anggota yang tidak memenuhi syarat itu. Jangan dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan,” ujarnya.

Baca Juga :  Jokowi Kemah di IKN Nusantara Bersama Kepala Otorita IKN dan Gubernur

Menurut Trubus, latar belakang pendidikan anggota dewan berkaitan dengan pelaksanaan tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menilai keterbatasan pemahaman terhadap substansi persoalan dapat memengaruhi kualitas produk kebijakan maupun pengawasan pemerintah.

“Kalau pendidikan terlalu rendah, misalnya bikin undang-undang, ya kan mungkin Paket C bikin undang-undang, orang dia enggak tahu mana legal, mana yang apa kan enggak tahu, Mas. Konstitusi hukum,” tuturnya.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mempertanyakan kapasitas anggota legislatif yang justru menyusun kebijakan pendidikan, termasuk ketika membahas aturan yang mensyaratkan dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal S3. Hal itu tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)

“Bagaimana orang dia sendiri sekolahnya cuma Paket C kok mengatakan dosen syaratnya harus S3. Kan itu sudah namanya ngawur-ngawur itu,” kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Senin (14/11). Menurutnya, persyaratan pendidikan bagi dosen yang dibahas dalam regulasi tersebut harus diikuti dengan perhatian terhadap kapasitas para pembuat kebijakannya.

Trubus juga menyoroti fungsi pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR, dalam memastikan kualitas kerja internal lembaga legislatif. Iameminta pimpinan DPR tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik, tetapi juga melakukan pembenahan terhadap anggota dewan. “Ketua DPR itu membenahi internalnya, berbuat apa kepada mereka anggota yang tidak memenuhi syarat itu. Jangan dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan,” ujarnya.

Baca Juga :  Harus Berkolaborasi Cegah Penyalahgunaan Narkotika di Sekolah

Menurut Trubus, latar belakang pendidikan anggota dewan berkaitan dengan pelaksanaan tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menilai keterbatasan pemahaman terhadap substansi persoalan dapat memengaruhi kualitas produk kebijakan maupun pengawasan pemerintah.

“Kalau pendidikan terlalu rendah, misalnya bikin undang-undang, ya kan mungkin Paket C bikin undang-undang, orang dia enggak tahu mana legal, mana yang apa kan enggak tahu, Mas. Konstitusi hukum,” tuturnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya