Namun, Mu’ti mengingatkan perlunya pembenahan tata kelola PKBM. Sebab, lembaga tersebut menerima bantuan operasional pendidikan (BOP) sehingga data peserta didik harus tercatat dan proses pembelajarannya dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Ia mencontohkan, terdapat laporan mengenai peserta yang justru menyelesaikan Paket C lebih dahulu sebelum menuntaskan Paket B. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh kembali terjadi karena jenjang pendidikan kesetaraan harus ditempuh secara berurutan.
“Ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi,” tegasnya.Selain memperluas PKBM di dalam negeri, Kemendikdasmen juga berencana menghidupkan kembali PKBM di luar negeri. Langkah tersebut menyusul temuan Mu’ti mengenai banyaknya anak pekerja migran Indonesia maupun anak diplomat yang menghadapi persoalan akses pendidikan.
Saat berkunjung ke Australia, Mu’ti mengaku menemukan persoalan pendidikan yang juga dialami anak-anak diplomat. Sementara itu, pemerintah telah menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia Timur menggunakan kurikulum Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat direplikasi di negara lain agar anak-anak Indonesia di luar negeri tetap memperoleh akses pendidikan sesuai kurikulum nasional.
Kemendikdasmen, lanjut Mu’ti, memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal. Melalui penguatan program kesetaraan dan PKBM, pemerintah berharap anak-anak yang tidak terjangkau pendidikan formal tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan. Sementara pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bahwa banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C menuai sorotan.
Namun, Mu’ti mengingatkan perlunya pembenahan tata kelola PKBM. Sebab, lembaga tersebut menerima bantuan operasional pendidikan (BOP) sehingga data peserta didik harus tercatat dan proses pembelajarannya dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Ia mencontohkan, terdapat laporan mengenai peserta yang justru menyelesaikan Paket C lebih dahulu sebelum menuntaskan Paket B. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh kembali terjadi karena jenjang pendidikan kesetaraan harus ditempuh secara berurutan.
“Ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi,” tegasnya.Selain memperluas PKBM di dalam negeri, Kemendikdasmen juga berencana menghidupkan kembali PKBM di luar negeri. Langkah tersebut menyusul temuan Mu’ti mengenai banyaknya anak pekerja migran Indonesia maupun anak diplomat yang menghadapi persoalan akses pendidikan.
Saat berkunjung ke Australia, Mu’ti mengaku menemukan persoalan pendidikan yang juga dialami anak-anak diplomat. Sementara itu, pemerintah telah menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia Timur menggunakan kurikulum Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat direplikasi di negara lain agar anak-anak Indonesia di luar negeri tetap memperoleh akses pendidikan sesuai kurikulum nasional.
Kemendikdasmen, lanjut Mu’ti, memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal. Melalui penguatan program kesetaraan dan PKBM, pemerintah berharap anak-anak yang tidak terjangkau pendidikan formal tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan. Sementara pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bahwa banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C menuai sorotan.