“Baik dari DKPP [Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu], dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum),” imbuh Jokowi.
Presiden mengemukakan pentingnya mewujudkan kontestasi yang berkualitas dalam Pemilu 2024, yang mencakup kontestasi yang damai, sejuk, bebas dari hoaks, dan tanpa ujaran-ujaran kebencian.
Tujuannya adalah agar kontestasi ini dapat berkontribusi dalam menghasilkan solusi-solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga agar proses pemilu dan hasilnya tetap memiliki legitimasi dan terpercaya di mata publik.
Karena hal tersebut, Presiden memberikan peringatan penting kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk melakukan persiapan secara rinci dan terperinci, serta menjalankan pengawasan dan pengecekan lapangan secara langsung.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang tinggi.
Demi menjaga integritas dan kepercayaan yang masyarakat berikan kepada penyelenggara terhadap proses pemilu tersebut.
Presiden mendorong terjadinya disrupsi dalam penyelenggaraan kepemiluan, dengan menggunakan teknologi terkini, terutama setelah pengalokasian anggaran DKPP meningkat sebesar 200 persen.
Beliau juga menekankan pentingnya berinovasi dan mendengarkan masukan dari masyarakat agar suhu politik tetap kondusif, aman, dan damai selama proses pemilu berlangsung.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Serta para pemimpin lembaga terkait seperti Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Mereka semua hadir untuk mendukung upaya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis di Indonesia.
Di acara Rakornas tersebut, Presiden sungguh-sungguh berharap terselenggaranya Pemilu yang damai, tanpa hoax dan mendorong penyelenggara untuk betul-betul memanfaatkan teknologi terbaru sebagai bentuk kemajuan pemerintahan hari ini.(*)
Sumber: menpan.go.id | jawapos
