Dia menilai, penelusuran terhadap pihak yang memanfaatkan hasil sadapan dapat membantu mengungkap motif di balik dugaan praktik ilegal tersebut.Sebab, pengusutan belum dapat dikatakan tuntas apabila hanya mengungkap pelaksana penyadapan tanpa mengetahui siapa pihak yang menggunakan informasi tersebut dan untuk kepentingan apa.
Di sisi lain, Safaruddin mengakui Komisi III DPR memiliki keterbatasan untuk mengawasi secara langsung seluruh aktivitas penyadapan yang dilakukan di lingkungan Polri. Hal itu karena kegiatan penyadapan berkaitan dengan informasi rahasia dan bersifat sensitif sehingga tidak seluruh prosesnya dapat dibuka secara luas.
Dalam memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, dia menilai perlu adanya mekanisme audit khusus terhadap kegiatan penyadapan. Audit tersebut diperlukan untuk memeriksa kesesuaian prosedur sekaligus menjaga informasi yang memang harus tetap dirahasiakan. “Memang kan sebetulnya itu harus diaudit, ada tim audit sendiri yang melakukan itu,” ucap dia.
Meski demikian, Safaruddin memastikan Komisi III DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai penanganan perkara tersebut. Pertanggungjawaban itu dinilai penting untuk memastikan seluruh dugaan pelanggaran ditangani secara transparan dan profesional.
“Penyidikan tidak hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga menelusuri ke mana informasi tersebut disalurkan, siapa yang menggunakannya, serta kepentingan di balik pemanfaatannya,” pungkasnya.
Dia menilai, penelusuran terhadap pihak yang memanfaatkan hasil sadapan dapat membantu mengungkap motif di balik dugaan praktik ilegal tersebut.Sebab, pengusutan belum dapat dikatakan tuntas apabila hanya mengungkap pelaksana penyadapan tanpa mengetahui siapa pihak yang menggunakan informasi tersebut dan untuk kepentingan apa.
Di sisi lain, Safaruddin mengakui Komisi III DPR memiliki keterbatasan untuk mengawasi secara langsung seluruh aktivitas penyadapan yang dilakukan di lingkungan Polri. Hal itu karena kegiatan penyadapan berkaitan dengan informasi rahasia dan bersifat sensitif sehingga tidak seluruh prosesnya dapat dibuka secara luas.
Dalam memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, dia menilai perlu adanya mekanisme audit khusus terhadap kegiatan penyadapan. Audit tersebut diperlukan untuk memeriksa kesesuaian prosedur sekaligus menjaga informasi yang memang harus tetap dirahasiakan. “Memang kan sebetulnya itu harus diaudit, ada tim audit sendiri yang melakukan itu,” ucap dia.
Meski demikian, Safaruddin memastikan Komisi III DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai penanganan perkara tersebut. Pertanggungjawaban itu dinilai penting untuk memastikan seluruh dugaan pelanggaran ditangani secara transparan dan profesional.
“Penyidikan tidak hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga menelusuri ke mana informasi tersebut disalurkan, siapa yang menggunakannya, serta kepentingan di balik pemanfaatannya,” pungkasnya.
