Rombongan Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin saat tiba di Merauke untuk selanjutnya melakukan pemantauan di lokasi Proyek Strategis Nasional yang dipalang, Jumat (2/1) (foto: Istimewa)
ISESS: Perlu Antisipasi Risiko Tumpang Tindih Kewenangan
JAKARTA – Rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyempurnakan komando operasi di Papua dinilai sebagai upaya negara untuk memperbaiki arsitektur kendali keamanan. Tujuannya agar komando tersebut mampu bekerja lebih presisi, terintegrasi, dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.
Menurut pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, penyempurnaan komando operasi di Papua tidak ubahnya penguatan. Khususnya pada aspek teritorial dan intelijen sebagaimana telah disampaikan oleh menhan Sjafrie. Dengan begitu, komando operasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengendali tempur.
Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi
”Tetapi, juga sebagai pusat pengelolaan stabilitas wilayah. Negara ingin keluar dari pola reaktif dan bergerak ke pendekatan yang lebih terencana, berbasis pemahaman situasi lapangan, serta mampu membaca dinamika sosial secara lebih utuh,” kata dia pada Senin (5/1).
Fahmi menilai, penguatan intelijen dalam konteks tersebut tidak dimaknai sempit sebagai pelacakan kelompok bersenjata.
Menurut dia, yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca akar persoalan, mendeteksi dini potensi konflik, serta memetakan dinamika lokal agar langkah keamanan tidak memunculkan masalah baru.
”Ketika fungsi intelijen terintegrasi dengan pendekatan teritorial, orientasi keamanan bergeser dari sekadar menghadapi musuh menjadi melindungi masyarakat,” jelasnya.
ISESS: Perlu Antisipasi Risiko Tumpang Tindih Kewenangan
JAKARTA – Rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyempurnakan komando operasi di Papua dinilai sebagai upaya negara untuk memperbaiki arsitektur kendali keamanan. Tujuannya agar komando tersebut mampu bekerja lebih presisi, terintegrasi, dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang.
Menurut pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, penyempurnaan komando operasi di Papua tidak ubahnya penguatan. Khususnya pada aspek teritorial dan intelijen sebagaimana telah disampaikan oleh menhan Sjafrie. Dengan begitu, komando operasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengendali tempur.
Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi
”Tetapi, juga sebagai pusat pengelolaan stabilitas wilayah. Negara ingin keluar dari pola reaktif dan bergerak ke pendekatan yang lebih terencana, berbasis pemahaman situasi lapangan, serta mampu membaca dinamika sosial secara lebih utuh,” kata dia pada Senin (5/1).
Fahmi menilai, penguatan intelijen dalam konteks tersebut tidak dimaknai sempit sebagai pelacakan kelompok bersenjata.
Menurut dia, yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca akar persoalan, mendeteksi dini potensi konflik, serta memetakan dinamika lokal agar langkah keamanan tidak memunculkan masalah baru.
”Ketika fungsi intelijen terintegrasi dengan pendekatan teritorial, orientasi keamanan bergeser dari sekadar menghadapi musuh menjadi melindungi masyarakat,” jelasnya.
