JAYAPURA – Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan luas.
Di saat yang sama, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK yang telah lama dinantikan justru tak kunjung tuntas. Ketimpangan ini memicu gejolak di dunia pendidikan dan memunculkan pertanyaan besar soal keadilan kebijakan negara terhadap para pendidik.
Pengalaman pahit ini pun turut dirasakan oleh guru-guru honorer yang ada di Papua.
Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua Dr. Elia Waromi, S.Pd., M.Pd, data guru honorer di Papua telah mencapai 1.359 orang. Jumlah tersebut diketahui bisa bertambah karena kondisi riil disekolah setiap saat bisa berubah.
“PGRI saat ini sanggat menaruh harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Papua agar ribuan guru honorer yang belum diangkat, menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah kedepannya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.” Ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (29/1).
