“Daerah yang bukan dalam kawasan perkotaan kecenderungan masyarakat di sana memilih berdasarkan politik kekerabatan, sedangkan di kota lebih kepada rasional dalam arti memilih karena tertarik dengan isu isu atau program program yang disampaikam para calon kepala daerah pada masa masa kampanye,” terangnya.
Yakobus juga menyinggung bakal calon kepala daerah yang berasal dari kepolisian, pejabat, sipil dan ASN. Ini dipastikan berdampak yang salah satunya menyangkut kemungkinan terjadinya malpraktik dalam arti politisasi birokrasi.
“Ini yang harus kita antisipasi, Pj Gubernur, bupati hingga wali kota bisa memastikan seluruh proses tahapan ini tidak terjadi politisasi birokrasi di dalamnya. Sebab netralitas ASN dan Polisi kali ini dipertanyakan,” ucapnya.
Yakobus berharap Pilkada kali ini jauh dari politisasi uang money politic, belajar dari penyelenggaraan Pemilu yang banyak laporan terkait politik uang yang menyebabkan beberapa penyelenggara di tanah Papua diberhentikan.
“Kita berharap Papua Induk menjadi barometer berjalannya Pemilu yang demokratis. Saya juga berharap KPU dan Bawaslu bersikap profesional,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos