Friday, September 20, 2024
23.7 C
Jayapura

Pilkada Harus Jauh dari Money Politic

  “Daerah yang bukan dalam kawasan perkotaan kecenderungan masyarakat di sana memilih  berdasarkan politik kekerabatan, sedangkan di kota lebih kepada rasional dalam arti memilih karena tertarik dengan isu isu atau program program yang disampaikam para calon kepala daerah pada masa masa kampanye,” terangnya.

  Yakobus juga menyinggung bakal calon kepala daerah yang berasal dari kepolisian, pejabat, sipil dan ASN. Ini dipastikan berdampak yang salah satunya menyangkut kemungkinan terjadinya malpraktik dalam arti politisasi birokrasi.

  “Ini yang harus kita antisipasi, Pj Gubernur, bupati hingga wali kota bisa memastikan seluruh proses tahapan ini tidak terjadi politisasi birokrasi di dalamnya. Sebab netralitas ASN dan Polisi kali ini dipertanyakan,” ucapnya.

Baca Juga :  Kapolda Perintahkan Tarik Dan Periksa

  Yakobus berharap Pilkada kali ini jauh dari politisasi uang money politic, belajar dari penyelenggaraan Pemilu yang banyak laporan terkait politik uang yang menyebabkan beberapa penyelenggara di tanah Papua diberhentikan.

  “Kita berharap Papua Induk menjadi barometer  berjalannya Pemilu yang demokratis. Saya juga berharap KPU dan Bawaslu bersikap profesional,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

  “Daerah yang bukan dalam kawasan perkotaan kecenderungan masyarakat di sana memilih  berdasarkan politik kekerabatan, sedangkan di kota lebih kepada rasional dalam arti memilih karena tertarik dengan isu isu atau program program yang disampaikam para calon kepala daerah pada masa masa kampanye,” terangnya.

  Yakobus juga menyinggung bakal calon kepala daerah yang berasal dari kepolisian, pejabat, sipil dan ASN. Ini dipastikan berdampak yang salah satunya menyangkut kemungkinan terjadinya malpraktik dalam arti politisasi birokrasi.

  “Ini yang harus kita antisipasi, Pj Gubernur, bupati hingga wali kota bisa memastikan seluruh proses tahapan ini tidak terjadi politisasi birokrasi di dalamnya. Sebab netralitas ASN dan Polisi kali ini dipertanyakan,” ucapnya.

Baca Juga :  Komnas HAM Jemput Bola Telusuri Unsur Penyiksaan di Mappi

  Yakobus berharap Pilkada kali ini jauh dari politisasi uang money politic, belajar dari penyelenggaraan Pemilu yang banyak laporan terkait politik uang yang menyebabkan beberapa penyelenggara di tanah Papua diberhentikan.

  “Kita berharap Papua Induk menjadi barometer  berjalannya Pemilu yang demokratis. Saya juga berharap KPU dan Bawaslu bersikap profesional,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya