JAYAPURA– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua menyusun peta jalan pembangunan kependudukan 2025-2029 sebagai bentuk kesiapan menghadapi pembangunan lima tahun ke depan, yang melibatkan 29 kepala Bappeda se-Papua Raya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Charles Brabar, mengatakan penyusunan peta jalan ini penting agar program pembangunan kependudukan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD.
“Kita tidak hanya bicara Papua saja, ini program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kami berharap setiap daerah menyusun peta jalan masing-masing dengan indikator yang jelas,” katany di Kota Jayapura, Selasa (27/5).
Menurut Staf Ahli Bidang Pemerintahan Umum Setda Provinsi Papua Yohanis Walilo, saat membacakan sambutan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, pada pembukaan lokakarya peta jalan pembangunan kependudukan 2025-2029, bahwa pembangunan kependudukan harus dijadikan acuan utama dalam penyusunan anggaran.
“Jumlah penduduk itu variabel utama dalam menyusun program pembangunan, kalau datanya tidak valid maka rencana kita pun bisa meleset,” katanya.
Dia menjelaskan penyusunan peta jalan kependudukan akan memberi arah strategis dalam mengelola sumber daya manusia dan memastikan kualitas keluarga Papua pada masa depan.
“Saat ini kami memang belum memiliki gubernur definitif, tetapi penyusunan kerangka pembangunan tetap harus jalan karena ini berkaitan dengan visi misi dan rencana jangka panjang,” ujarnya.
Deputi Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Penanganan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Bonifasius Prasetya Istiarto menambahkan peta jalan lima tahunan ini merupakan turunan dari Grand Disign Pembangunan Kependudukan (GDPK) jangka panjang 2020-2045.
“Selama ini provinsi mempunyai GDPK, tetapi bingung implementasinya. Dengan peta jalan lima tahunan, maka kita bisa lebih fokus, terukur, dan terpantau,” katanya. (antara)
