JAYAPURA-Koordinator Penanggulangan Covid-19 wilayah Timur Indonesia Isaac Marcus Pattipeilohy menghadiri acara 3 tahun kepemimpinan Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM., dan wakilnya Ir.H.Rustan Saru, MM., berlangsung di depan main Hall Kantor Wali Kota Jayapura, hari Jumat (29/5)kemarin.
Dalam kunjungannya tersebut, Isaac mengaku sangat senang atas upaya dan usaha yang dilakukan Pemkot Jayapura melalui tim Gugus Tugas Percepatan penanggulangan Covid-19 Kota Jayapura, karena dianggap aktif dan maksimal dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 Kota Jayapura. Untuk itu, dirinya diperintahkan langsung oleh Ketua BNPB Pusat untuk menemui Wali Kota Jayapura.
Isaac Marcus sendiri tidak asing di Papua karena ia pernah bertugas di Papua dan ia sendiri pensiunan dari TNI AD berpangkat Mayor Jenderal.
Dijelaskan, apa yang dikatakan wali kota soal pembatasan waktu aktivitas warga sampai pukul 14:00 WIT memang sangat tanggung waktunya, ia mengaku tidak tahu dasar alasannya apa dilakukan pembatasan waktu hingga pukul 14:00 WIT oleh Pemprov Papua, apakah pertimbangannya itu dalam aspek kesehatan atau apa, sehingga ia tidak tahu juga.
Menurutnya, jika waktu aktivitas warga hanya sampai pukul 14:00 WIT, malah hal ini bisa menimbulkan kepanikan maupun bertumpuknya warga di tempat tertentu.
Untuk itu, dengan melihat pertimbangan yang dilakukan wali kota dalam penanggulangan wabah Covid-19 Kota Jayapura yang tidak main-main dan akan melakukan evaluasi bersama Muspida ia sangat mendukungnya.
Dipesan kepada Wali Kota, untuk pelayanan publik terbaik adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat itulah nilai pemimpin itu sebenarnya. Sehingga dalam wabah Covid-19 ini pemimpin harus tetap bisa memprioritaskan keselamatan warganya dan bagi warganya yang terdampak tetap diperhatikan dengan baik supaya mereka tetap sejahtera.
Untuk itu, dua hal inilah yang dipesankan kepada wali kota dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19 Kota Jayapura.
‘’Dalam misi kemanusian menghadapi pandemi Corona Presiden sangat serius, sehingga Kepala BPNP ditunjuk menjadi Ketua gugus tugas regional, sedangkan untuk provinsi -provinsi berdasarkan Kepres dan surat edaran Menteri ditunjuklah leason officer,’’jelasnya.(dil)
