JAYAPURA – Sekelompok pegawai, yang mengatasnamakan Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Masyarakat Papua (SAMP) kembali melakukan aksi demo di Kantor Gubernur, Senin (27/5). Dalam demo tersebut, tuntutan mereka adalah meminta Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2024.
Tak ingin hal ini semakin berlarut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanis Walilo langsung menemui para pendemo dan menyampaikan dalam waktu dekat Pemprov segera membayar TPP.
Walilo menjelaskan, TPP ASN Papua segera dibayarkan dan itu sudah diperintahkan oleh Pj Gubernur Papua. “TPP ASN akan segera dibayarkan. Hanya saja pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Walilo.
Menurutnya, pembayaran TPP yang semula dibayarkan sesuai pada waktunya namun terhambat karena minimnya anggaran Pemprov Papua pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Sebagaimana Papua yang dahulu mengelola Rp 8 triliun, kini hanya tersisa Rp 2,8 triliun di 2024. Sebab anggaran induk yang kini terbagi menjadi empat. Dilain sisi, pegawai Pemprov saat ini kurang lebih berjumlah sebanyak 9 ribu orang dan yang baru pindah sekitar 200 lebih ke Pemprov Papua Tengah.
“TPP akan dibayarkan dalam waktu dekat, walaupun tak sebesar nilai yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Kita pahami tuntutan dari ASN untuk dibayarkan 100 persen, tetapi harus bayar sesuai dengan jabatannya, absensi dan tentunya sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
JAYAPURA – Sekelompok pegawai, yang mengatasnamakan Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Masyarakat Papua (SAMP) kembali melakukan aksi demo di Kantor Gubernur, Senin (27/5). Dalam demo tersebut, tuntutan mereka adalah meminta Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2024.
Tak ingin hal ini semakin berlarut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanis Walilo langsung menemui para pendemo dan menyampaikan dalam waktu dekat Pemprov segera membayar TPP.
Walilo menjelaskan, TPP ASN Papua segera dibayarkan dan itu sudah diperintahkan oleh Pj Gubernur Papua. “TPP ASN akan segera dibayarkan. Hanya saja pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Walilo.
Menurutnya, pembayaran TPP yang semula dibayarkan sesuai pada waktunya namun terhambat karena minimnya anggaran Pemprov Papua pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Sebagaimana Papua yang dahulu mengelola Rp 8 triliun, kini hanya tersisa Rp 2,8 triliun di 2024. Sebab anggaran induk yang kini terbagi menjadi empat. Dilain sisi, pegawai Pemprov saat ini kurang lebih berjumlah sebanyak 9 ribu orang dan yang baru pindah sekitar 200 lebih ke Pemprov Papua Tengah.
“TPP akan dibayarkan dalam waktu dekat, walaupun tak sebesar nilai yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Kita pahami tuntutan dari ASN untuk dibayarkan 100 persen, tetapi harus bayar sesuai dengan jabatannya, absensi dan tentunya sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
