JAYAPURA-Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai, memastikan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Induk Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 akan mulai digelar pada awal Desember 2025.
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua masih melakukan penyusunan dokumen RAPBD tersebut. Namun, terdapat sejumlah kelengkapan teknis yang masih harus dituntaskan sehingga dokumen resmi belum dapat diserahkan kepada DPR Papua (DPRP).
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan targetnya awal Desember 2025 pembahasan RAPBD sudah mulai dijalankan,” ujar Denny Hennry Bonai saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/11).
Menurutnya, jika melihat kondisi fiskal saat ini, besar kemungkinan RAPBD Papua Tahun 2026 akan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kepastian besaran anggaran belum dapat dipastikan karena dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum diserahkan TAPD kepada DPRP untuk dibahas lebih lanjut.
Denny menjelaskan bahwa penurunan potensi anggaran ini menuntut seluruh pihak, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya alam daerah. Ia menegaskan, setiap OPD harus mampu memaksimalkan potensi sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
JAYAPURA-Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai, memastikan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Induk Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 akan mulai digelar pada awal Desember 2025.
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua masih melakukan penyusunan dokumen RAPBD tersebut. Namun, terdapat sejumlah kelengkapan teknis yang masih harus dituntaskan sehingga dokumen resmi belum dapat diserahkan kepada DPR Papua (DPRP).
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan targetnya awal Desember 2025 pembahasan RAPBD sudah mulai dijalankan,” ujar Denny Hennry Bonai saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/11).
Menurutnya, jika melihat kondisi fiskal saat ini, besar kemungkinan RAPBD Papua Tahun 2026 akan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kepastian besaran anggaran belum dapat dipastikan karena dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum diserahkan TAPD kepada DPRP untuk dibahas lebih lanjut.
Denny menjelaskan bahwa penurunan potensi anggaran ini menuntut seluruh pihak, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya alam daerah. Ia menegaskan, setiap OPD harus mampu memaksimalkan potensi sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
