JAYAPURA-KPU Kota Jayapura menggelar sosialisasi tentang pendidikan pemilih kepada Penyandang Disabilitas Kota Jayapura di Hotel Grand Abepura, Senin (26/7). Dari sosilisasi ini, KPU Kota Jayapura mendapatkan banyak catatan, masukan dan saran dari peserta.
Beberapa diantaranya terkait penempatan TPS khusus, kemudian pengaturan bilik suara, serta pengakomodiran penyandang yang tidak memiliki E-KTP.”Kami harap apa yang kami usulkan ini diakomodir,” ujar Roby Nyong, selaku pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Provinsi Papua.
Hal lain, pada saat simulasi pencoblosan, penyandang disabilitas harus dilibatkan, sehingga mudah dipahami. Tidak hanya itu, kendala yang ditemukan penyandang Disabilitas selama ini, PPS tidak memberikan ruang atau tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas. Kadang kala, saat datang ke TPS mereka harus ikut antre seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini diharapkan menjadi atensi KPU.
“Ini yang kita sayangkan setiap pemilu selalu bilang akan perhatikan penyandang, tapi kenyataan kita selalu disamakan dengan masyarakat umum, padahal ada aturannya tentang kekhususan penyandang,” bebernya.
Karena itu, dia kembali meminta KPU tidak hanya sekedar seremonial tentang akomodir penyandang disabilitas, tapi perlu adanya tindakan nyata. “Kemudian, soal TPS kadang kala TPS dengan lokasi tinggal, tidak sesuai ini juga harus diperhatikan,” harapnya.
JAYAPURA-KPU Kota Jayapura menggelar sosialisasi tentang pendidikan pemilih kepada Penyandang Disabilitas Kota Jayapura di Hotel Grand Abepura, Senin (26/7). Dari sosilisasi ini, KPU Kota Jayapura mendapatkan banyak catatan, masukan dan saran dari peserta.
Beberapa diantaranya terkait penempatan TPS khusus, kemudian pengaturan bilik suara, serta pengakomodiran penyandang yang tidak memiliki E-KTP.”Kami harap apa yang kami usulkan ini diakomodir,” ujar Roby Nyong, selaku pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Provinsi Papua.
Hal lain, pada saat simulasi pencoblosan, penyandang disabilitas harus dilibatkan, sehingga mudah dipahami. Tidak hanya itu, kendala yang ditemukan penyandang Disabilitas selama ini, PPS tidak memberikan ruang atau tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas. Kadang kala, saat datang ke TPS mereka harus ikut antre seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini diharapkan menjadi atensi KPU.
“Ini yang kita sayangkan setiap pemilu selalu bilang akan perhatikan penyandang, tapi kenyataan kita selalu disamakan dengan masyarakat umum, padahal ada aturannya tentang kekhususan penyandang,” bebernya.
Karena itu, dia kembali meminta KPU tidak hanya sekedar seremonial tentang akomodir penyandang disabilitas, tapi perlu adanya tindakan nyata. “Kemudian, soal TPS kadang kala TPS dengan lokasi tinggal, tidak sesuai ini juga harus diperhatikan,” harapnya.
