JAYAPURA –Penjabat Sekda Papua, Suzana D wanggai mendorong perlunya pos lintas batas laut di wilayah perairan Papua. Mengingat Papua berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini (PNG).
“Keberadaan pos lintas batas laut bersifat wajib, bukan sekadar pilihan. Sebagaimana kita telah memiliki pos lintas batas darat,” kata Pj Sekda Papua, Suzana D Wanggai usai Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut, Rabu (24/9).
Menurutnya, pos lintas batas laut di dalamnya berisikan beberapa unsur terkait. Mulai dari TNI-Polri, Bea Cukai, BNN serta unsur lainnya. “Dengan adanya pos lintas batas laut, maka kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait illegal fishing yang marak,” ungkapnya.
Pos ini dinilai penting agar aktivitas masyarakat di perbatasan berjalan dalam pengawasan resmi pemerintah. “Pos lintas batas laut tidak hanya menghadirkan aparat keamanan. Di dalamnya juga harus ada unsur bea cukai, imigrasi, karantina dan unsur lainnya,” ujarnya.
JAYAPURA –Penjabat Sekda Papua, Suzana D wanggai mendorong perlunya pos lintas batas laut di wilayah perairan Papua. Mengingat Papua berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini (PNG).
“Keberadaan pos lintas batas laut bersifat wajib, bukan sekadar pilihan. Sebagaimana kita telah memiliki pos lintas batas darat,” kata Pj Sekda Papua, Suzana D Wanggai usai Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut, Rabu (24/9).
Menurutnya, pos lintas batas laut di dalamnya berisikan beberapa unsur terkait. Mulai dari TNI-Polri, Bea Cukai, BNN serta unsur lainnya. “Dengan adanya pos lintas batas laut, maka kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait illegal fishing yang marak,” ungkapnya.
Pos ini dinilai penting agar aktivitas masyarakat di perbatasan berjalan dalam pengawasan resmi pemerintah. “Pos lintas batas laut tidak hanya menghadirkan aparat keamanan. Di dalamnya juga harus ada unsur bea cukai, imigrasi, karantina dan unsur lainnya,” ujarnya.
