JAYAPURA – Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., membuka secara resmi Workshop Transformasi Digital Organisasi kerjasama PGRI-EI Consortium Project, di Hotel Green Abe Jayapura, Kamis (22/8)
Acara ini merupakan bentuk penguatan program mandatori melalui optimalisasi tugas dan fungsi APKS PGRI, SLCC PGRI, LKBH PGRI dan DKGI PGRI serta pengelolaan keanggotaan dan keuangan organisasi (KTA Digital).
Workshop Transformasi Digital Organisasi dihadiri oleh 61 orang perwakilan guru dan pengurus PGRI Kab/Kota dari empat (4) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Salah satu agenda dalam workshop terkait dengan KTA Digital yang telah diupgrade untuk melayani system informasi keanggotaan PGRI dengan fitur yang baru seperti karya guru, aspirasi guru dan juga lindungi guru.
“Workshop ini dilakukan di semua provinsi Indonesia. Ini merupakan bagian utama dari mandatori PGRI untuk melakukan transformasi PGRI sesuai dengan kebutuhan. Jadi berbagai hal yang terkait dengan masalah internal, penataan keanggotaan kemudian memberikan perlindungan, mengadvokasi guru, kemudian isu-isu tentang kepemimpinan perempuan dan berbagai isu-isu yang akan dimasukan kedalam transformasi digital, dan bagaimana organisasi dikelola secara digital,” jelas Prof Unifah kepada Cenderawasih Pos, Kamis (23/8) malam.
Prof. Dr. Unifah menambahkan bahwa para guru harus siap menghadapi perubahan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Pengurus Besar (PB) PGRI sangat menyadari hal ini, dan sebagai langkah untuk memperkuat transformasi digital dalam organisasi, PB PGRI mengadakan Workshop Transformasi Digital PGRI. Ia mengatakan dalam era yang semakin digital, penguasaan kemampuan digital menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam pengelolaan organisasi.
Di tempat yang sama Ketua PGRI Provinsi Papua, Dr. Nomensen Steffan Mambraku mengatakan dengan adanya workshop tersebut supaya guru-guru dapat memperoleh pengetahuan dan bertanggungjawab terhadap proses peningkatan sumberdaya manusia di tanah Papua.
“Kita di Papua selalu siap untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah melalui pengurus besar PGRI pusat untuk kita didaerah ini,” kata Nomensen kepada Cenderawasih Pos, Kamis (22/8).
Nomensen mengatakan mengatakan Papua adalah daerah yang kadangkala masih kekurangan guru, tetapi sebenarnya kebanyakan guru diperuntukan di daerah perkotaan sementara didaera terpencil masih sangat kekurangan guru-guru.
“Sebetulnya juga ada hal-hal yang saya temukan di lapangan, kita di Papua ini masih banyak peruntukan guru di daerah perkotaan sementara daerah jauh dari pusat perkotaan atau pusat keramaian itu kurang sekali guru-guru,” jelas Nomensen.
Nomensen menyebut Fakultas keguguran dan ilmu pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) tiap tahunnya telah menghasilkan ratusan hingga ribuan profesi guru. Tetapi polemik kekurangan guru di Papua masih terus menjadi perbincangan tiap tahunnya.
Mantan dekan FKIP Uncen itu mengaku bahwa di Uncen FKIP tiap tahunnya selalu pecahkan rekor untuk penerimaan mahasiswa baru terutama FKIP.
“Di uncen fakultas keguruan dan ilmu pendidikan tiap tahun dia pecahkan rekor untuk penerimaan mahasiswa apalagi ketika saya menjadi dekan kita selalu melebihi semua fakultas lain,” ungkapnya.
Jadi persoalannya kata Prof Nomensen adalah setelah mahasiswa lulus dari FKIP tidak dimanfaatkan baik oleh pemerintah, sehingga yang terjadi para guru-guru itu bekerja tidak sesuai jurusannya. (Kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos