Harus Juga Disiapkan SDM OAP
JAYAPURA-Belum lama ini Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bersama Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, menandatangani nota kesepahaman kerjasama hubungan bilateral antar RI-PNG.
Dari kerjsama itu menghasilkan beberapa kesepakatan salah satunya pergerakan lintas batas untuk transportasi. Ini artinya ke depan bus dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia akan diizinkan masuk ke daerah Vanimo PNG.
Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Uncen, Mesak Iek menyebut bahwa kerjasama tersebut memiliki dampak positif dan negatif.
Sisi positif, dengan izin akses masuk dibuka, maka peluang besar adanya pertumbuhan ekonomi di Papua khususnya di Kota Jayapura. Hal itu didorong dari berbagai hal diantaranya daya jual beli antar dua negara ini akan meningkat.
Kemudian potensi sebagai sumber daya alam, seperti tempat wisata dan lainnya di daerah perbatasan ini akan meningkat.
Karena selama ini meski akses keluar masuk di perbatasan sulit, tapi orang orang PNG datang beli di Jayapura itu cukup banyak, apalagi dengan adanya kerjasama ini,” kata Mesak, Selasa (23/7) kemarin.
Selain pertumbuhan ekonomi, juga mendorong peningkatan SDM, seperti kesehatan, tapi juga penididikan. Karena akan berpeluang adanya pertukaran pelajar, dari dua negara ini.
“Kami di Uncen sudah galakkan kerjasama pertukaran pelajar, hanya saja belum begitu siginifikan, tapi dengan kerjsama ini akan mendorong banyak anak anak PNG yang kuliah di Uncen ataupun sebaliknya,” kata Mesak.
Terlepas daripada itu kerjsama ini juga akan berdampak negatif pada pertumbuhan generasi muda di Papua. Pasalnya selama ini permasalahan peredaran narkotika di Papua masih menjadi persoalan serius. Yang jelas masuknya narkotika berupa ganja di Papua ini sebagian besar dari Papua Nugini.
“Kita semua tahu pasokan ganja di Papua ini banyak dari PNG, mungkin saja di PNG, ganja merupakan barang yang legal, tapi di Indonesia tidak, jadi dengan kerjsama ini juga akan mendorong bebasnya keluar masuk ganja di Papua,” tandasnya.
Sehingga hal yang perlu di lakukan pemerintah adalah memperkuat pengawasan di daerah perbatasan. Sehingga tidak hanya ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi lupa akan masalah lain yang mesti menjadi atensi pemerintah ktu sendiri.
Harus diawasi secara ketat, jangan sampai hubungan bilateral dua negara ini membawa malapetaka bagi pertumbuhan generasi kita di Papua,” tegasnya.
