JAYAPURA–Wakil Ketua Komisi C DPR Kota Jayapura, Pares Lood Wenda, menegaskan Pemerintah Kota Jayapura harus mengelola sektor parkir dan pariwisata secara maksimal pada tahun anggaran 2026. Dua sektor tersebut dinilai masih amburadul sehingga menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pares menyebut, optimalisasi pengelolaan parkir dan objek wisata sangat penting untuk mendongkrak PAD Kota Jayapura. Pasalnya, target PAD yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, selama ini tidak pernah tercapai.
“Kita berharap pengelolaan wisata di setiap daerah tujuan wisata dan pengelolaan parkir bisa ditata dengan baik di tahun 2026, supaya target PAD yang diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Dishub benar-benar bisa tercapai,” ujar Pares kepada Cenderawasih pos, Senin (22/12).
Ia mengungkapkan, selama ini sebagian besar OPD kolektor PAD tidak bekerja maksimal. Akibatnya, hampir 80 persen PAD Kota Jayapura ditopang oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Seperti tahun ini PAD kita mencapai Rp302 miliar, tapi sebagian besar itu ditopang oleh Bapenda. OPD-OPD kolektor lain belum maksimal, termasuk Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan,” tegasnya.
Menurut Pares, pengelolaan aset-aset wisata yang telah dibangun pemerintah kota harus benar-benar memberi manfaat ekonomi, baik bagi pemerintah maupun masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang telah diatur melalui skema bagi hasil 60 persen untuk masyarakat adat dan 40 persen untuk pemerintah kota.
“Kita berharap pengelolaannya bagus, termasuk parkiran di kawasan wisata, supaya PAD yang dihasilkan benar-benar maksimal. Pemerintah membangun dan bekerja sama dengan masyarakat adat, sehingga hasilnya bisa meningkatkan PAD kota,” jelasnya.
