JAYAPURA – Ketua Kelompok Khusus yang juga anggota Komisi II DPR Papua, Jhon Gobay meminta agar aktifitas jual beli di Pasar Mama – mama Papua bisa lebih hidup dengan kepedulian dari para pejabat di Papua.
Jhon meminta penjabat gubernur maupun penjabat wali kota bisa ikutan berbelanja di tempat ini, agar kondisi pasar yang terlihat mulai sepi bisa kembali ramai. Para pejabat bisa ikut mengajak warga lainnya berbelanja atau melakukan jual beli kebutuhan dapur di lokasi ini.
Hal tersebut disampaikan Jhon usai mengikuti kegiatan diskusi bersama Perindagkop dan Naker Provinsi Papua. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II, Mega Nikijuluw ini guna membahas terkait status pasar yang dikatakan belum jelas. Kegiatan ini juga diikuti perwakilan mama-mama pedagang Papua di pasar Mama Papua. Kata Jhon terkait status pasar Mama Papua diketahui hingga kini status pasar ini belum jelas.
Apakah telah dihibahkan oleh Kementrian BUMN kepada Pemkot Jayapura ataukah masih berstatus pinjam pakai atau masih menjadi milik dari pemerintah pusat melalui Kementrian BUMN.
JAYAPURA – Ketua Kelompok Khusus yang juga anggota Komisi II DPR Papua, Jhon Gobay meminta agar aktifitas jual beli di Pasar Mama – mama Papua bisa lebih hidup dengan kepedulian dari para pejabat di Papua.
Jhon meminta penjabat gubernur maupun penjabat wali kota bisa ikutan berbelanja di tempat ini, agar kondisi pasar yang terlihat mulai sepi bisa kembali ramai. Para pejabat bisa ikut mengajak warga lainnya berbelanja atau melakukan jual beli kebutuhan dapur di lokasi ini.
Hal tersebut disampaikan Jhon usai mengikuti kegiatan diskusi bersama Perindagkop dan Naker Provinsi Papua. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II, Mega Nikijuluw ini guna membahas terkait status pasar yang dikatakan belum jelas. Kegiatan ini juga diikuti perwakilan mama-mama pedagang Papua di pasar Mama Papua. Kata Jhon terkait status pasar Mama Papua diketahui hingga kini status pasar ini belum jelas.
Apakah telah dihibahkan oleh Kementrian BUMN kepada Pemkot Jayapura ataukah masih berstatus pinjam pakai atau masih menjadi milik dari pemerintah pusat melalui Kementrian BUMN.
