Tuesday, September 24, 2024
29.7 C
Jayapura

DPRP  Minta Pemerintah Fokus Perbaiki Pelayanan Publik

JAYAPURA – Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Papua meminta pihak eksekutif lebih fokus menangani permasalahan pelayanan publik seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal itu terungkap saat Badan Anggaran (Banggar) DPR  Papua menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.

   Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Banggar dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, didampingi oleh Wakil Ketua l, Yunus Wonda diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua dan anggota Banggar.

   Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan bahwa dalam sidang tersebut pihaknya meminta kepada pemerintah untuk fokus ke pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, yang juga perlu  menjadi prioritas  adalah menyelesaikan permasalahan tenaga kerja pegawai negeri sipil (PNS), Honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dengan begitu hak-hak para PNS dapat tersalurkan agar pelayanan publik berjalan dengan baik.

Baca Juga :  Juli, Presiden Jokowi Direncanakan Datang Lagi

   “Kita tadi sudah bahas bersama, sama-sama kita review dan kita sepakati perubahan-perubahan sesuai dengan yang diminta oleh Mendagri dan kita berharap selesai review hari ini ada kesepakatan bersama,” kata Jhony Banua Rouw kepada wartawan, Jumat (20/9) malam.

  Pria yang biasa disapa JBR itu, mengaku pihaknya telah menerima KUA PPAS yang dimasukkan Pemerintah atau pihak eksekutif Provinsi Papua  untuk APBD tahun anggaran 2025. Jhony mengatakan anggaran tersebut telah dibahas bersama dalam rapat bersama TAPD.

   Jhony menambahkan yang menjadi penekanan pihaknya dalam rapat bersama TAPD itu, ialah membahas terkait dengan penggunaan dana cadangan, supaya dana tersebut tidak disalahgunakan di tahun anggaran 2025 mendatang.

Baca Juga :  58 Seniman Dilatih Menjadi Juri

   Menurutnya, penggunaan dana cadangan itu hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang  bersifatnya urgent seperti kebutuhan pendidikan bagi anak-anak sekolah, jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

  “Kami dewan untuk induk nanti di tahun 2025 tidak mengunakan dana cadangan, dana cadangan kita siapkan, kita prioritaskan untuk stand by apabila nanti ke depan ada hal-hal yang luar biasa, seperti biaya pendidikan, dan kesehatan. makanya kita fokuskan dana ini untuk hal-hal yang urgent,” ujarnya. (Kar/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Papua meminta pihak eksekutif lebih fokus menangani permasalahan pelayanan publik seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal itu terungkap saat Badan Anggaran (Banggar) DPR  Papua menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.

   Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Banggar dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, didampingi oleh Wakil Ketua l, Yunus Wonda diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua dan anggota Banggar.

   Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan bahwa dalam sidang tersebut pihaknya meminta kepada pemerintah untuk fokus ke pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, yang juga perlu  menjadi prioritas  adalah menyelesaikan permasalahan tenaga kerja pegawai negeri sipil (PNS), Honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dengan begitu hak-hak para PNS dapat tersalurkan agar pelayanan publik berjalan dengan baik.

Baca Juga :  Tak Selalu Harus Ikuti Aturan Pusat 

   “Kita tadi sudah bahas bersama, sama-sama kita review dan kita sepakati perubahan-perubahan sesuai dengan yang diminta oleh Mendagri dan kita berharap selesai review hari ini ada kesepakatan bersama,” kata Jhony Banua Rouw kepada wartawan, Jumat (20/9) malam.

  Pria yang biasa disapa JBR itu, mengaku pihaknya telah menerima KUA PPAS yang dimasukkan Pemerintah atau pihak eksekutif Provinsi Papua  untuk APBD tahun anggaran 2025. Jhony mengatakan anggaran tersebut telah dibahas bersama dalam rapat bersama TAPD.

   Jhony menambahkan yang menjadi penekanan pihaknya dalam rapat bersama TAPD itu, ialah membahas terkait dengan penggunaan dana cadangan, supaya dana tersebut tidak disalahgunakan di tahun anggaran 2025 mendatang.

Baca Juga :  Perkirakan Agustus Pos Terpadu Jembatan Youtefa Rampung

   Menurutnya, penggunaan dana cadangan itu hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang  bersifatnya urgent seperti kebutuhan pendidikan bagi anak-anak sekolah, jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

  “Kami dewan untuk induk nanti di tahun 2025 tidak mengunakan dana cadangan, dana cadangan kita siapkan, kita prioritaskan untuk stand by apabila nanti ke depan ada hal-hal yang luar biasa, seperti biaya pendidikan, dan kesehatan. makanya kita fokuskan dana ini untuk hal-hal yang urgent,” ujarnya. (Kar/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya