JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menyampaikan bahwa pihaknya kaget dengan penyampaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat melakukan pembahasan bersama tim Banggar DPR Papua belum lama ini. Pasalnya dari silpa yang cukup besar yaitu Rp 3,1 triliun ternyata ada Rp 1 triliun lebih yang sudah digunakan mendahului pengesahan APBD. Dari Rp 3,1 triliun ini kini tersisa Rp 1,9 triliun dan dari penjelasan TAPD ternyata dana ini sudah ada yang bertuan, artinya sudah mendahului APBD penggunaannya.
“Ini menjadi pertanyaan kami, mengingat jika ini digunakan maka sesuai permendagri, penggunaan dana silpa yang mendahului penetapan APBD atau APBD perubahan seharusnya diberitahukan atau ada persetujuan bersama antara DPR dan eksekutif tapi ini nyatakan digunakan lebih awal tanpa kami ketahui,” jelas Johny Banua kepada wartawan di Abepura, pekan kemarin. Pihaknya masih menunggu menunggu surat dari TAPD terkait penjelasan dan perincian dari pengalokasian dana tadi. “Dari penjelasan TAPD disampaikan paling besar digunakan oleh PB PON dengan nominal tambahan hibah sekitar Rp 100 miliar dan di KONI sektar Rp 50 miliar termasuk ada juga untuk tenaga kesehatan,” tambahnya.
Johny mengkritisi bahwa pihaknya justru melihat urgensinya, jika ini dilakukan untuk penanganan covid seperti saat recofusing lalu tentu pihaknya bisa memaklumi karena dana dialokasikan dan dialihkan untuk covid dimana ini nantinya bisa menggunakan ijin prinsip. “Namun untuk kali ini kami anggap tidak urgent sebab PON adalah rencana yang panjang, yang sudah memiliki planning dan sudah dianggarkan. Lalu kami juga tanya KONI kok minta tambah uang padahal bisa dihitung, dimana atletnya tidak bertambah, makan minum tidak bertambah dan dalam perencanaan KONI tahun ini tidak ada uji tanding dan tidak ada uang tiket pulang pergi,” cecar Johny.
Pandemi ditegaskan tak ada pertandingan, berbeda dengan tahun sebelumnya tanpa pandemi yang ada uji tanding sehingga seharusnya tak boleh kekurangan uang, malah harusnya kelebihan uang. “Ini logika berfikir kami sehingga kami minta untuk dana KONI harus diperjelas, yang lalu sudah digunakan untuk apa, sisanya berapa dan kalau kekurangan itu sektor apa dan apa yang mau dibiayai,” pintanya. Sementara untuk tenaga keseatan disebutkan bahwa ada Rp 10 miliar untuk RSUD Dok II, Rp 5 miliar di RSU Abepura dan Rp 2 miliar di RSJ Abepura.
Hanya soal Nakes ini memang sudah direncanakan sebelumnya. “Jadi kami pertanyakan uang Rp 150 miliar ini tidak bisa hanya digunakan tanpa persetujuan dewan sebab kami punya tugas mengawasi penggunaan dananya. Tidak bisa seenaknya ketika dibutuhkan langsung diberikan. Ini artinya perencanaan awal tidak benar,” singgung politisi Nasdem tersebut. Padahal lanjut ketua DPRP tahun 2019 ada hasil LHP BPK dan disebutkan ada temuan Rp 150 miliar dana yang dikeluarkan tanpa proposal atau rincian padahal dalam keuangan semua harus mengunakan rincian.
“SP2D nya dan rinciannya dari keluarnya dana ini semua dikami. Ada Rp 50 dan sekian miliar yang tidak ada dalam naskah hibah dan itu hasil temuan LHP BPK. Artinya yang tahun 2019 itu masih ada juga yang belum dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai mekanisme. Lalu sekarang terulang lagi,” tegas Johny. Iapun mengulas bahwa sejatinya di PB PON juga ada dana hibah yang tak sesuai perencanaan atau tanpa naskah hibah dan ia menduga bisa jadi langsung ditransfer. “Betul PON ini penting dan kami ingin sukses tapi ingat masih banyak masyarakat di kampung yang harus dilayani kesehatan. Jangan semua diserap untuk PON sebab untuk PON sendiri sudah Rp 2 triliun lebih,” tutupnya. (ade/wen)
