Tuesday, January 27, 2026
30.3 C
Jayapura

Gubernur Papua Usulkan Bangun PLBN dan PLBLN ke Komisi II RI

“Di bidang penegasan dan pengamanan batas wilayah negara, pemerintah daerah juga melaksanakan sosialisasi aturan lintas batas darat dan laut, joint verification pelintas batas, serta pemeliharaan pilar batas RI–Papua Nugini,” ujarnya.

Dia menjelaskan pada rapat tersebut juga pihaknya memaparkan sejumlah isu strategis kawasan perbatasan, antara lain kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan, keterisolasian dan ketertinggalan wilayah, persoalan hak ulayat dan batas negara, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal.

“Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar, penguatan keamanan dan identitas nasional, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara,” katanya. (antara)

Baca Juga :  Semangat Kelompok Muda Jayapura Jangan Diabaikan

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

“Di bidang penegasan dan pengamanan batas wilayah negara, pemerintah daerah juga melaksanakan sosialisasi aturan lintas batas darat dan laut, joint verification pelintas batas, serta pemeliharaan pilar batas RI–Papua Nugini,” ujarnya.

Dia menjelaskan pada rapat tersebut juga pihaknya memaparkan sejumlah isu strategis kawasan perbatasan, antara lain kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan, keterisolasian dan ketertinggalan wilayah, persoalan hak ulayat dan batas negara, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal.

“Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar, penguatan keamanan dan identitas nasional, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara,” katanya. (antara)

Baca Juga :  Putusan MK Butuh Skema Implementasi yang Jelas

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Berita Terbaru

Artikel Lainnya