JAYAPURA-Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan tahapan survei, identifikasi, dan desain (SID) menjadi fondasi utama dalam program cetak sawah di Papua yang ditargetkan mencapai 30.000 hektare pada 2026. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, mengatakan proses SID saat ini masih berjalan dan menjadi penentu sebelum masuk tahap konstruksi. “Kami laksanakan secara bertahap hingga mencapai target sekitar 30.000 hektare tahun ini. Saat ini masih dalam proses SID,” kata Hermanto usai rapat bersama Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Jayapura, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, SID mencakup pemetaan kondisi lahan, kesiapan sistem irigasi, serta aspek sosial masyarakat. Tahapan ini dilakukan secara detail untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan tanpa hambatan. “Sebagian sudah selesai dan segera masuk tahap konstruksi,” ujarnya.
Hermanto menegaskan, kualitas hasil SID akan menentukan keberhasilan program, termasuk dalam mengantisipasi potensi konflik lahan dan kendala teknis lainnya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting, terutama dalam sosialisasi kepada masyarakat pemegang hak ulayat. “Kami harapkan pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi agar pelaksanaan di lapangan tidak menemui hambatan,” katanya.
Untuk tahap awal, program akan dimulai di lahan seluas sekitar 15.000 hektare, sambil menunggu penyelesaian SID untuk tahap berikutnya. Pemerintah menargetkan tahap awal rampung paling lambat Agustus 2026, sehingga lahan dapat mulai ditanami pada awal September.
“Targetnya Agustus selesai, sehingga bisa langsung ditanam awal September,” ujarnya.
JAYAPURA-Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan tahapan survei, identifikasi, dan desain (SID) menjadi fondasi utama dalam program cetak sawah di Papua yang ditargetkan mencapai 30.000 hektare pada 2026. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, mengatakan proses SID saat ini masih berjalan dan menjadi penentu sebelum masuk tahap konstruksi. “Kami laksanakan secara bertahap hingga mencapai target sekitar 30.000 hektare tahun ini. Saat ini masih dalam proses SID,” kata Hermanto usai rapat bersama Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Jayapura, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, SID mencakup pemetaan kondisi lahan, kesiapan sistem irigasi, serta aspek sosial masyarakat. Tahapan ini dilakukan secara detail untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan tanpa hambatan. “Sebagian sudah selesai dan segera masuk tahap konstruksi,” ujarnya.
Hermanto menegaskan, kualitas hasil SID akan menentukan keberhasilan program, termasuk dalam mengantisipasi potensi konflik lahan dan kendala teknis lainnya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting, terutama dalam sosialisasi kepada masyarakat pemegang hak ulayat. “Kami harapkan pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi agar pelaksanaan di lapangan tidak menemui hambatan,” katanya.
Untuk tahap awal, program akan dimulai di lahan seluas sekitar 15.000 hektare, sambil menunggu penyelesaian SID untuk tahap berikutnya. Pemerintah menargetkan tahap awal rampung paling lambat Agustus 2026, sehingga lahan dapat mulai ditanami pada awal September.
“Targetnya Agustus selesai, sehingga bisa langsung ditanam awal September,” ujarnya.
