Sementara itu, Gilbert Rumboirusi menyoroti dampak sosial yang dialami perempuan dan anak-anak di wilayah terdampak program strategis nasional (PSN), khususnya di Merauke.
Menurutnya, perempuan adat menghadapi tekanan berlapis akibat kerusakan lingkungan dan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan layanan kesehatan reproduksi.
“Kalau bicara hak-hak yang dirampas, laki-laki dan perempuan memang sama-sama terdampak. Tetapi perempuan memikul beban ganda, terutama terkait kesehatan reproduksi dan kebutuhan dasar,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah lebih bijak dalam mengambil kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat adat di Papua. “Kami tidak memprotes kebijakan pemerintah. Tetapi pemerintah harus melihat langsung dampak kebijakan terhadap masyarakat adat, terutama perempuan dan anak-anak yang paling merasakan dampaknya,” pungkasnya.
Sementara itu, secara terpisah Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih (Uncen), Prof. Dr. Ave Lefaan, MS, menilai film itu harus dipandang sebagai kritik sosial yang perlu didialogkan bersama, bukan direspons secara alergis.
Ia menjelaskan, persoalan utama dalam pelaksanaan PSN di Papua adalah benturan antara kehidupan modern dengan struktur masyarakat tradisional. Karena itu, pemerintah dinilai harus mengedepankan dialog sebelum menjalankan program pembangunan.
“Yang satu membawa sistem modern dengan teknologi besar, sementara masyarakat tradisional hidup dengan pola adat dan teknologi sederhana. Dua cara hidup yang berbeda ini harus dipertemukan lewat dialog,” katanya.
Sementara itu, Gilbert Rumboirusi menyoroti dampak sosial yang dialami perempuan dan anak-anak di wilayah terdampak program strategis nasional (PSN), khususnya di Merauke.
Menurutnya, perempuan adat menghadapi tekanan berlapis akibat kerusakan lingkungan dan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan layanan kesehatan reproduksi.
“Kalau bicara hak-hak yang dirampas, laki-laki dan perempuan memang sama-sama terdampak. Tetapi perempuan memikul beban ganda, terutama terkait kesehatan reproduksi dan kebutuhan dasar,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah lebih bijak dalam mengambil kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat adat di Papua. “Kami tidak memprotes kebijakan pemerintah. Tetapi pemerintah harus melihat langsung dampak kebijakan terhadap masyarakat adat, terutama perempuan dan anak-anak yang paling merasakan dampaknya,” pungkasnya.
Sementara itu, secara terpisah Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih (Uncen), Prof. Dr. Ave Lefaan, MS, menilai film itu harus dipandang sebagai kritik sosial yang perlu didialogkan bersama, bukan direspons secara alergis.
Ia menjelaskan, persoalan utama dalam pelaksanaan PSN di Papua adalah benturan antara kehidupan modern dengan struktur masyarakat tradisional. Karena itu, pemerintah dinilai harus mengedepankan dialog sebelum menjalankan program pembangunan.
“Yang satu membawa sistem modern dengan teknologi besar, sementara masyarakat tradisional hidup dengan pola adat dan teknologi sederhana. Dua cara hidup yang berbeda ini harus dipertemukan lewat dialog,” katanya.
