JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun melalui Penjabat Sekda Derek Hegemur melantik 113 Pejabat Administrator di Kantor Gubernur Papua, Jumat (15/3) lalu. Hal itu tampaknya menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya Ketua Tokoh Pemuda Asal Saireri, Sarlens Ayatoni.
Sarlens mengatakan pelantikan penjabat Eselon III di lingkungan Pemerimtah Provinsi Papua tidak dilakukan seusai prosedur, tapi berdasarkan kepentingan politik. Sebab sebagian besar ASN yang dilantik bukan masyarakat Tabi-Saireri, tapi dari luar. Parahnya lagi beberapa yang dilantik memiliki rekam jejak yang kelam terkait tindak pidana.
“Hal ini kemudian menjadi perhatian dan tanda tanya, apakah anak-anak Tabi dan Saireri memang tidak layak untuk memimpin negerinya sendiri,” tandasnya, Rabu (20/3) kemarin.
Sebab secara administrasi, kata anak dari Pejuang Eksekutor Pepera itu, Provinsi Papua memiliki batas wilayah adat, sehingga orang Tabi-Saireri harusnya yang menjadi pemimpin. Sebab secara admintriasi mereka berhak menduduki jabatan itu.
Kemudia secara adat hanya anak anak Tabi Saireri yang berhak memimpin tanahnya bukan orang lain.”Karena ini rumah kita, kita sendiri yang harus selesaikan masalah di dalam rumah, bukan orang asing (Luar wilayah Tabi Saireri),” tegasnya.
JAYAPURA-Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun melalui Penjabat Sekda Derek Hegemur melantik 113 Pejabat Administrator di Kantor Gubernur Papua, Jumat (15/3) lalu. Hal itu tampaknya menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya Ketua Tokoh Pemuda Asal Saireri, Sarlens Ayatoni.
Sarlens mengatakan pelantikan penjabat Eselon III di lingkungan Pemerimtah Provinsi Papua tidak dilakukan seusai prosedur, tapi berdasarkan kepentingan politik. Sebab sebagian besar ASN yang dilantik bukan masyarakat Tabi-Saireri, tapi dari luar. Parahnya lagi beberapa yang dilantik memiliki rekam jejak yang kelam terkait tindak pidana.
“Hal ini kemudian menjadi perhatian dan tanda tanya, apakah anak-anak Tabi dan Saireri memang tidak layak untuk memimpin negerinya sendiri,” tandasnya, Rabu (20/3) kemarin.
Sebab secara administrasi, kata anak dari Pejuang Eksekutor Pepera itu, Provinsi Papua memiliki batas wilayah adat, sehingga orang Tabi-Saireri harusnya yang menjadi pemimpin. Sebab secara admintriasi mereka berhak menduduki jabatan itu.
Kemudia secara adat hanya anak anak Tabi Saireri yang berhak memimpin tanahnya bukan orang lain.”Karena ini rumah kita, kita sendiri yang harus selesaikan masalah di dalam rumah, bukan orang asing (Luar wilayah Tabi Saireri),” tegasnya.
