Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali memberikan Surat Keputusan (SK) sebagai pelaksana Tugas (Plt) dapat Pejabat eselon II dan II dari 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan da
Ia menjelaskan, proses lelang jabatan akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan figur-figur terbaik yang memilik
elantikan jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor rencananya akan dilakukan setelah tuntas pemeriksaan pemeriksaan terinci terhadap LKPD tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuang
Menurutnya, mutasi yang tidak terukur dapat mengganggu struktur dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua. Karena itu, dalam pelantikan kali ini banyak pejabat yang berasal dari BKD sebagai bagian dari langkah pembe
Ia mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan posisi struktural di pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat yang telah dipercaya harus menerima dengan rasa syukur dan membuktikan diri melalui kerja nyata.
"Ada beberapa penilaian yang membuat kami mengambil kebijakan ini seperti jabatan kepala Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, setelah pejabat lama menyelesesaikan pembentukan 332 koperasi merah putih maka untuk p
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo, SE, M.B.A menegaskan bahwa uji kompetensi ini merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memberikan ruang bagi putra-putri terbaik Papua Pegunungan yang
Pada momentum awal tahun tersebut, Wali Kota menyampaikan rasa hormat, apresiasi, serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga Kota Jayapura atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan da
Sedangkan 18 lainnya dikukuhkan karena tetap menjabat pada OPD yang sama.
Pada momentum pelantikan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memberi 4 pesan kepada seluruh pejabat yang dilantik dan dikukuhkan terseb
‘’Tentunya dalam sebuah organisasi baik sipil maupun TNI dan Polri, yang namanya pergeresan jabatan, mutasi ataupun promosi merupakan hal sebuah keniscayaan dalam berorganisasi. Jadi saya pikir ini harus kita maknai deng
Pj Gubernur diminta tetap dengan mode kalem dan tidak terlalu menyentuh struktur birokrasi. Ini disampaikan salah satu tokoh intelektual Papua, Nason Utty yang juga sebagai tim relawan Meepago-Lapago dari Paslon Mariyo.
Pelantikan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut maka seluruh pejabat definitif pada jabata
“Jadi bagi yang tidak lulus anggaplah itu kesempatan yang tertunda. Kepada yang dinyatakan lulus agar dapat mempersiapkan diri untuk seleksi yang berikutnya. Nanti masih ada penulisan makalah, presentase dan wawancara. I
Menurut Suzana, pengisian jabatan ini penting untuk menjaga kesinambungan fungsi pengawasan maupun administrasi. “Pemprov Papua masih memiliki lebih dari seribu jabatan eselon III dan IV yang perlu diisi secara bertahap,
Gubernur Ramses menerangkan bahwa proses pengusulan pelantikan sejak lama dilakukan. Mulai dari kepala dinas mengusulkan lalu kemudian dirasionalisasi oleh Sekda, setelah itu diusulkan lagi ke BKN untuk pertimbangan tekn
Tiga jabatan yang kini diisi oleh Plt yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua dipercayakan kepada Robert Awi menggantikan Amos Wenda. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini dijabat Orgenes K
Kata Abisai Rollo, pegeseran pejabat ini akan tetap terjadi agar roda pemerintahan bisa berjalan baik. Iapun berpesan bahwa siapa saja nanti yang dapat atau menduduki jabatan tersebut adalah pilihan tuhan.
Dikatakan kegiatan pelantikan sejumlah pejabat ini merupakan keputusan pemerintah pusat yang sudah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai PJ Walikota Jayapura. Dimana proses itu sebenarnya sudah dilakukan sudah hampir 1 tahun, namun karena masih menunggu peraturan teknis dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri akhirnya baru dilakukan saat ini.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut tujuannya untuk mendefinitifkan sejumlah jabatan Kepala OPD yang masih dipegang oleh pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt).
Maddaremmeng menjelaskan, seleksi ini diawali dengan asesmen test yang dilakukan oleh tim asessor dari Badan kepegawaian Negara Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan makalah. Dari hasil penulisan makalah itu, kemudian dilakukan wawancara secara langsung terkait dengan makalah yang dibuatnya.
Terkait dengan pelantikan eselon 2, Marthen menyebut sementara masih berproses. Sebab, para Pj Gubernur maupun Pj Walikota dan Pj Bupati tidak bisa melantik secara langsung. Melainkan ada mekanisme yang harus diikuti dan atas seizin dari Mendagri.
“Maksud saya apakah semua yang dilantik sudah mengikuti proses Diklat Pimpinan?, termasuk apakah sudah mewakili wilayah Tabi Saireri?. Saya pikir dua hal ini penting dan tidak asal mengangkat,” sindir Boy Dawir.
Sarlens mengatakan pelantikan penjabat Eselon III di lingkungan Pemerimtah Provinsi Papua tidak dilakukan seusai prosedur, tapi berdasarkan kepentingan politik. Sebab sebagian besar ASN yang dilantik bukan masyarakat Tabi-Saireri, tapi dari luar. Parahnya lagi beberapa yang dilantik memiliki rekam jejak yang kelam terkait tindak pidana.
Ini dirangkaikan dengan pelantikan Ir Dominggus Robert Hanry Mayaut, ST MSi menjadi Penjabat Sekretaris Daerah dan perpanjangan masa jabatan Jeni Ohestina Usmany sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mimika.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perampingan ini dilakukan agar struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah bisa sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi dari jumlah penduduknya.
“Terkait pengisian jabatan eselon II, III dan IV di Provinsi Papua saya meminta Penjabat Gubernur dan Plh Sekda untuk memperhatikan baik soal pengisian dan pergantian pejabat di Pemprov,” kata Boy di kantor DPR Papua, Rabu (11/10).
