Persoalan tata ruang dan status lahan juga menjadi salah satu hal penting yang dibahas. AHY mengatakan, pembangunan dapat terhambat apabila persoalan tata ruang, status lahan dan tanah adat belum memiliki kejelasan.
“Pada akhirnya pembangunan bisa berhenti jika ada persoalan dengan tata ruang wilayah yang juga diakibatkan oleh status lahan atau tanah yang belum jelas,” ujarnya.
Karena itu, penataan ruang di Papua membutuhkan penanganan khusus agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dengan wilayah dan tanah yang memiliki hak masyarakat adat.
AHY juga menekankan pembangunan Papua harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Besarnya potensi sumber daya alam Papua, menurut dia, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa dilakukan melalui eksploitasi yang merusak lingkungan.
“Kami tadi telah mencatat semua isu, menghimpun semua masukan. Ada masukan yang positif, ada kritik terkait pemerintah pusat, namun semua itu sesuatu yang baik karena kita sama-sama mencari solusi,” katanya.
Hasil rapat tersebut selanjutnya akan menjadi bahan yang dibawa ke pemerintah pusat. Salah satu kebutuhan yang disampaikan daerah adalah dukungan anggaran yang lebih memadai untuk pembangunan infrastruktur berskala besar.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan tujuh isu strategis yang menjadi perhatian Pemprov Papua dan diharapkan mendapat perhatian pemerintah pusat.
Isu pertama adalah ketimpangan antarwilayah dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Kesenjangan pembangunan masih terlihat antara kawasan pedalaman, pesisir dan perkotaan.
Kedua, akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang belum optimal. Sebaran sekolah, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan dan tenaga medis dinilai belum merata.
