JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025 dibahas dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang lama.
Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (19/9). “Kita berharap pembahasannya dengan anggota DPRP yang lama, dan mudah-mudahan secepatnya bisa dilakukan,” ucap Setyo.
Sebab menurut Setyo, jika pembahasannya dilakukan dengan anggota DPRP yang baru maka itu membutuhkan waktu yang lama. Pertama, perlu dilakukan pelantikan terlebih dahulu. Kedua, alat kelengkapan dewannya harus dibentuk dan lainnya.
“Dan itu membutuhkan proses yang panjang, kita berharap yang lama bisa membantu proses penetapan,” harapnya.
Menurut Setyo, jika penetapan APBD dipercepat. Maka awal tahun Januari atau Februari. Belanja-belanja pemerintah bisa berjalan, sehingga masyarakat tidak menunggu kapan APBD ditetapkan.
“Meski nilainya tidak sebesar yang dulu, tetapi paling tidak membantu fiskal dan membantu sektor riil bergerak,” ucapnya.
Untuk nilainya sendiri Setyo enggan menyebutnya, hanya saja bertepatan dengan moment Pilkada maka ia berharap di Pilkada nanti tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Sebab jika terjadi PSU maka butuh biaya lagi, butuh tenaga dan waktu. Sehingga APBD yang sudah ditetapkan dalam waktu dekat bisa berjalan cepat terpenuhi,” tandasnya.
Namun lanjut Setyo, apabila nanti dalam perekonomian sisi positifnya bergerak baik atau positif. Maka tampungannya di perubahan tahun 2025. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
