JAYAPURA – Provinsi Papua bisa dibilang menjadi provinsi yang paling banyak waktu liburnya dalam setahun. Libur akhir tahun saja misalnya, ini bisa digenapkan menjadi 2 minggu lamanya dan belum lagi dengan waktu masuknya pegawai yang sering molor alias menambah libur sendiri.
Terkait ini Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay meminta Pemprov mengevaluasi kembali waktu libur daerah. Pasalnya ia menyebut sedikit – sedikit Pemprov mengeluarkan surat cuti bersama yang dampaknya justru pada pelayanan kepada masyarakat. “Tolong ini dievaluasi, jangan sedikit – sedikit cuti bersama, libur ini libur ini dan ditambah – tambahi akhirnya kami tidak melihat sebuah progress yang cukup signifikan pada aspek pembangunan dan pelayanan public,” sindir Jhon Gobay saat ditemui di Waena, Rabu (19/5).
Ia mencontohkan instansi verfikal meski merayakan ibadah Idul Fitri setelah beberapa hari libur mereka langsung aktif bekerja. Sementara di Papua nanti tunggu 1 bulan atau lebih baru semangat kerjanya muncul. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Meepago ini lantas mengingat bahwa Papua merupakan daerah yang rawan konflik dan hampir tiap bulan ada saja isu konflik.
Dan persoalan bukan hanya menjadi tanggungjawab TNI Polri tetapi juga tanggungjawab pemerintah daerah. Dan untuk menangani konflik tentu harus membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah. “Lalu sementara ketika akan dilakukan koordinasi namun kantornya libur dan situasi semakin gawat kemudian harus dilakukan penanganan segera tentu ini juga akan menimbulkan persoalan baru. Misal kantor DPRP, Kantor MRP, kantor gubernur dan kalau semuanya libur lalu mau koordinasi dengan siapa. Tolong ini jadikan catatan,” tegasnya.
Lalu menurut Jhon pemerintah selalu mengatakan harus menggenjot pembangunan dan kinerja yang maksimal tapi kalau daerahnya sendiri sedikit – sedikir libur bagaimana mau maju. Nanti yang disalahkan lagi pemerintah pusat lagi padahal pemerintah daerah sendiri yang terlalu santai. Pemerintah lanjutnya jangan menggenap genapi semisal karena ada momen yang berdekatan akhirnya digenap dengan meliburkan hingga dua moment sekaligus.
Yang perlu diingat kata Gobay pegawai pemerintah juga seusai libur panjang itu jarang yang masuk sesuai waktu yang diumumkan, biasa banyak yang bikin libur tambahan. “Dan saya belum pernah mendengar pemerintah menyampaikan ke media berapa pegawai yang ditegur atau dikenakan sanksi karena tidak masuk kerja sesuai jadwal yang diumumkan. Yang ada hanya statemen himbauan atau ancaman tapi tidak pernah terdengar berapa yang ditegur jadi seperti jualan kecap saja,” sindirnya.
“Saya ingin dengar berapa pegawai yang tidak masuk tepat waktu seusai libur sebab yang terdengar sering sekali hanya menyebut pegawai hanya 50 persen atau 70 persen yang masuk, nah sisanya ini harusnya disanksi saja,” pungkasnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Provinsi Papua bisa dibilang menjadi provinsi yang paling banyak waktu liburnya dalam setahun. Libur akhir tahun saja misalnya, ini bisa digenapkan menjadi 2 minggu lamanya dan belum lagi dengan waktu masuknya pegawai yang sering molor alias menambah libur sendiri.
Terkait ini Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay meminta Pemprov mengevaluasi kembali waktu libur daerah. Pasalnya ia menyebut sedikit – sedikit Pemprov mengeluarkan surat cuti bersama yang dampaknya justru pada pelayanan kepada masyarakat. “Tolong ini dievaluasi, jangan sedikit – sedikit cuti bersama, libur ini libur ini dan ditambah – tambahi akhirnya kami tidak melihat sebuah progress yang cukup signifikan pada aspek pembangunan dan pelayanan public,” sindir Jhon Gobay saat ditemui di Waena, Rabu (19/5).
Ia mencontohkan instansi verfikal meski merayakan ibadah Idul Fitri setelah beberapa hari libur mereka langsung aktif bekerja. Sementara di Papua nanti tunggu 1 bulan atau lebih baru semangat kerjanya muncul. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Meepago ini lantas mengingat bahwa Papua merupakan daerah yang rawan konflik dan hampir tiap bulan ada saja isu konflik.
Dan persoalan bukan hanya menjadi tanggungjawab TNI Polri tetapi juga tanggungjawab pemerintah daerah. Dan untuk menangani konflik tentu harus membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah. “Lalu sementara ketika akan dilakukan koordinasi namun kantornya libur dan situasi semakin gawat kemudian harus dilakukan penanganan segera tentu ini juga akan menimbulkan persoalan baru. Misal kantor DPRP, Kantor MRP, kantor gubernur dan kalau semuanya libur lalu mau koordinasi dengan siapa. Tolong ini jadikan catatan,” tegasnya.
Lalu menurut Jhon pemerintah selalu mengatakan harus menggenjot pembangunan dan kinerja yang maksimal tapi kalau daerahnya sendiri sedikit – sedikir libur bagaimana mau maju. Nanti yang disalahkan lagi pemerintah pusat lagi padahal pemerintah daerah sendiri yang terlalu santai. Pemerintah lanjutnya jangan menggenap genapi semisal karena ada momen yang berdekatan akhirnya digenap dengan meliburkan hingga dua moment sekaligus.
Yang perlu diingat kata Gobay pegawai pemerintah juga seusai libur panjang itu jarang yang masuk sesuai waktu yang diumumkan, biasa banyak yang bikin libur tambahan. “Dan saya belum pernah mendengar pemerintah menyampaikan ke media berapa pegawai yang ditegur atau dikenakan sanksi karena tidak masuk kerja sesuai jadwal yang diumumkan. Yang ada hanya statemen himbauan atau ancaman tapi tidak pernah terdengar berapa yang ditegur jadi seperti jualan kecap saja,” sindirnya.
“Saya ingin dengar berapa pegawai yang tidak masuk tepat waktu seusai libur sebab yang terdengar sering sekali hanya menyebut pegawai hanya 50 persen atau 70 persen yang masuk, nah sisanya ini harusnya disanksi saja,” pungkasnya. (ade/wen)
