JAYAPURA–Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), memberikan catatan kritis atas pelantikan Dewan Eksekutif Tim Percepatan Pembangunan Papua Cerah (TP3C), yang dilakukan oleh Gubernur Papua pada Rabu (15/1).
BTM menegaskan, PDI Perjuangan menghormati keputusan dan kewenangan Gubernur Papua dalam membentuk struktur percepatan pembangunan tersebut. Namun demikian, ia menilai kebijakan itu patut dipertanyakan, terutama jika dikaitkan dengan kondisi keuangan daerah dan realitas ekonomi masyarakat Papua saat ini.
“Kami menghormati pelantikan Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah. Tetapi kami juga harus jujur menyampaikan kepada rakyat, bahwa di tengah kondisi APBD yang menurun dan ekonomi masyarakat yang sedang berat, penambahan struktur baru ini perlu dikaji secara kritis,” ujar BTM, Kamis (16/1).
Menurutnya, hingga kini masyarakat di kampung-kampung masih menghadapi persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Akses pelayanan kesehatan masih sulit, fasilitas pendidikan masih banyak kekurangan, infrastruktur jalan dan transportasi belum merata, serta harga kebutuhan pokok yang relatif mahal.
“Dalam kondisi seperti ini, yang ditunggu rakyat dari pemerintah adalah kerja nyata dan hasil cepat. Bukan penambahan lembaga baru yang pada akhirnya berpotensi menambah beban anggaran daerah,” katanya.
JAYAPURA–Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), memberikan catatan kritis atas pelantikan Dewan Eksekutif Tim Percepatan Pembangunan Papua Cerah (TP3C), yang dilakukan oleh Gubernur Papua pada Rabu (15/1).
BTM menegaskan, PDI Perjuangan menghormati keputusan dan kewenangan Gubernur Papua dalam membentuk struktur percepatan pembangunan tersebut. Namun demikian, ia menilai kebijakan itu patut dipertanyakan, terutama jika dikaitkan dengan kondisi keuangan daerah dan realitas ekonomi masyarakat Papua saat ini.
“Kami menghormati pelantikan Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah. Tetapi kami juga harus jujur menyampaikan kepada rakyat, bahwa di tengah kondisi APBD yang menurun dan ekonomi masyarakat yang sedang berat, penambahan struktur baru ini perlu dikaji secara kritis,” ujar BTM, Kamis (16/1).
Menurutnya, hingga kini masyarakat di kampung-kampung masih menghadapi persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Akses pelayanan kesehatan masih sulit, fasilitas pendidikan masih banyak kekurangan, infrastruktur jalan dan transportasi belum merata, serta harga kebutuhan pokok yang relatif mahal.
“Dalam kondisi seperti ini, yang ditunggu rakyat dari pemerintah adalah kerja nyata dan hasil cepat. Bukan penambahan lembaga baru yang pada akhirnya berpotensi menambah beban anggaran daerah,” katanya.
