Sebagai Ketua Umum KAPP untuk enam provinsi di Tanah Papua dengan 42 kabupaten/kota, Baransano menyatakan akan terus memantau jalannya proses KLB agar tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau mengklaim kepemimpinan tanpa dasar hukum yang jelas.
“KAPP adalah lembaga resmi yang memiliki legalitas hukum dan merupakan amanat dari Dewan Adat Papua. Karena itu proses organisasi harus dijalankan secara sah dan transparan,” tegasnya.
Melalui KLB ini diharapkan dapat terpilih kepemimpinan yang kuat sehingga mampu mendorong pengusaha asli Papua berkembang dan bersaing secara sehat di daerahnya. (dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Sebagai Ketua Umum KAPP untuk enam provinsi di Tanah Papua dengan 42 kabupaten/kota, Baransano menyatakan akan terus memantau jalannya proses KLB agar tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau mengklaim kepemimpinan tanpa dasar hukum yang jelas.
“KAPP adalah lembaga resmi yang memiliki legalitas hukum dan merupakan amanat dari Dewan Adat Papua. Karena itu proses organisasi harus dijalankan secara sah dan transparan,” tegasnya.
Melalui KLB ini diharapkan dapat terpilih kepemimpinan yang kuat sehingga mampu mendorong pengusaha asli Papua berkembang dan bersaing secara sehat di daerahnya. (dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
