Oleh karena itu dia akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan akhir. Misalnya dalam penetapan pejabat definitif. Plh gubenur tidak bisa mengangkat pejabat defenitif karena memang kewenangannya terbatas pada sisi itu. Sisi lain juga misalnya dalam hal penetapan kebijakan strategis, seperti menjalankan program program nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah.
“Itu kan berpengaruh, katakanlah gubernurnya masih Pj, sementara bupati wali kotanya sudah definitif. Dalam konteks ini kan butuh level di atas yang bisa memberikan sebuah kewenangan yang lebih definitif juga untuk dilaksanakan. Agar tidak terjadi, bukan saling melempar tapi saling mempertanyakan, apakah ini boleh, belum definitif sudah melaksanakan kegiatan nasional, pasti berpengaruh disitu,”bebernya.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos