JAYAPURA – Sorotan dari Direktur PT Irian Bhakti Papua, Yarius Balingga terkait keluhan banyak ASN karena belum menerima beras bulanan dimana saat ini PT Pos Indonesia yang ditugaskan untuk mendistribusian pasca menang tender, akhirnya ditanggapi Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama Jayapura, PT Pos Inndonesia, Dedi M Siahaan.
Ia menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) telah mendapat kepercayaan dari Direktorat Jenderal Perbendahaan Kantor Wilayah Provinsi Papua Nomor. KONTR-01/AOB/WPB.34/2023 tanggal 4 April 2023 untuk mendistribusikan beras ASN di Provinsi Papua bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan jumlah 15.299.640 ASN. “Jadi kami menangani baru bulan April ya,” ujar Dedi di kantornya, di Jayapura, Senin (15/5).
Adapun alokasi beras ASN Provinsi Papua untuk 4 bulan yang harus didistribusikan adalah sebanyak 5.099.880 ASN. Lalu Nomor 01/SP-OAB/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Kegiatan Ongkos Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Tahun 2023 dimana untuk ASN Provinsi Papua Barat bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sebanyak 7.327.540, sehingga alokasi untuk 4 bulan sebanyak 2.292.803 ASN.
PT Pos Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan pendistribusian beras ASN di Provinsi Papua dan Papua Barat terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Provinsi Kabupaten Kota yang berkewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Memeayar Uang (SPMU) dan Delivery Order.
Bulog masih dianggap berkompeten. “Saat ini Bulog berkompeten untuk menyediakan beras . Sampai dengan posisi tanggal 30 April 2023, DO beras yang telah kami terima dari Bulog yang telah berhasil di salurkan sebanyak 3.798.890 ton atau 55,34 % dari alokasi beras ASN Provinsi Papua dan Papua Barat untuk bulan Januari sd April 2023,” katanya.
Hanya saja diakui hingga kini masih ada persoalan dalam hal pendistribusian. Kata Dedi rata – rata daerah pedalaman sudah terdistribusi 1 bulan dan ini tentunya tak lepas dari ketersediaan beras dari Bulog. “Jika bulog ok dan SPMU sudah diserahkan termasuk DO maka kami segera distribusikan beras- beras ini hingga ke titik serah. Tapi kalau stok beras kosong ya kami juga harus menunggu,” jelasnya.
Dijelaskan lagi bahwa apabila pihakanya telah menerima DO dan SPMU dari BPKAD maka saat itu juga PT Pos Indonesia (Persero) akan langsung berkoordinasi dengan Bulog tentang ketersediaan beras. “Ketika beras di Bulog sudah tersedia maka PT Pos langsung mendistribusikan. Kami sudah siap untuk semua tantangan ini,” tambahnya.
Sementara adapun realiasi pendistribusian yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero sampai dengan 30 April 2023 adalah sebanyak 905.170 ASN yang tersebar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. PT.Pos Indonesia siap menyalurkan beras di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.
“Lalu untuk wilayah-wilayah yang sulit di jangkau kami juga telah menyiapkan armada serta tim dalam melakukan penyaluran. “Darat, laut, udara semua kami tempuh sampai ke titik serah sesuai yang disampaikan pemerintah setempat,” bebernya.
Karenanya dikatakan bahwa proses pendistribusian ini sedikit terlambat lantaran stok beras belum mencukupi. “Kami juga mencoba memeratakan jadi sebisa mungkin semua kabupaten sudah bisa menerima beras dengan kondisi apa apanya. Kalau 1 bulan itu kami coba buat semua menerima untuk bulan yang sama. Memang ada yang 2 bulan tapi biasa ini yang proaktif untuk urusan SPMU nya,” tutup Dedi. (ade/tri)
