Friday, April 18, 2025
24.7 C
Jayapura

Dorong Penyerapan Tenaga Kerja, PHK jadi Opsi Terakhir

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mengambil beberapa langkah untuk mendorong penyerapan tenaga kerja di tengah ekonomi lesu, dan mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

   Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, beberapa langkah dilakukan di antaranya memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk pembinaan dan kemitraan

   “Sebab UMKM adalah sektor yang akan cukup banyak menyerap tenaga kerja,” kata Jeri kepada Cenderawasih Pos, Senin (14/4).

   Lainnya, mendorong 28 ribu UMKM yang ada di Papua untuk memproses perizinannya, sehingga UMKM tersebut bisa naik kelas. Termasuk memberikan pelatihan tenaga kerja tetap dilakukan untuk mendapat keterampilan bagi tenaga kerja.

   “Khusus untuk PHK adalah opsi paling akhir, maka dilakukan pendampingan secara periodik dengan badan usaha dan tenaga kerja guna menghindari sengketa dan masing-masing bertanggung jawab pada hak dan kewajibannya,” ungkap Jeri.

Baca Juga :  Pelanggaran Lalu Lintas Didominasi Karyawan Swasta

  Selain itu, Pemprov juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga barang melalui pengendalian inflasi daerah. Upaya ini dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

   Kepala Biro Perekonomian Papua, Andry menyebutkan, pengendalian harga merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah. “Ketika harga stabil, maka daya beli masyarakat juga ikut terjaga,” ujarnya, Senin (14/4).

   Sambungnya, Pemprov Papua secara aktif mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat setiap pekan. Di tingkat daerah, koordinasi dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik dalam bentuk High Level Meeting maupun rapat teknis.

   “Inflasi Papua sejauh ini masih dalam batas yang ditargetkan pemerintah. Pemantauan harga dilakukan secara rutin melalui laporan mingguan dan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Andry.

Baca Juga :  Masih Belum Penuhi Syarat Formil Untuk Demo

   Meski mengakui adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun lalu, ia memastikan tren ekonomi Papua masih positif. Menurutnya, salah satu strategi menjaga daya beli juga bergantung pada arah pertumbuhan ekonomi yang tetap dijaga.

  “Ekonomi Papua tetap tumbuh pada 2025, meskipun sedikit melambat dibanding 2024. Tapi secara umum masih menunjukkan arah yang positif,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mengambil beberapa langkah untuk mendorong penyerapan tenaga kerja di tengah ekonomi lesu, dan mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

   Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, beberapa langkah dilakukan di antaranya memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk pembinaan dan kemitraan

   “Sebab UMKM adalah sektor yang akan cukup banyak menyerap tenaga kerja,” kata Jeri kepada Cenderawasih Pos, Senin (14/4).

   Lainnya, mendorong 28 ribu UMKM yang ada di Papua untuk memproses perizinannya, sehingga UMKM tersebut bisa naik kelas. Termasuk memberikan pelatihan tenaga kerja tetap dilakukan untuk mendapat keterampilan bagi tenaga kerja.

   “Khusus untuk PHK adalah opsi paling akhir, maka dilakukan pendampingan secara periodik dengan badan usaha dan tenaga kerja guna menghindari sengketa dan masing-masing bertanggung jawab pada hak dan kewajibannya,” ungkap Jeri.

Baca Juga :  Kasus Lakalantas di Kota Jayapura Turun

  Selain itu, Pemprov juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga barang melalui pengendalian inflasi daerah. Upaya ini dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

   Kepala Biro Perekonomian Papua, Andry menyebutkan, pengendalian harga merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah. “Ketika harga stabil, maka daya beli masyarakat juga ikut terjaga,” ujarnya, Senin (14/4).

   Sambungnya, Pemprov Papua secara aktif mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat setiap pekan. Di tingkat daerah, koordinasi dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik dalam bentuk High Level Meeting maupun rapat teknis.

   “Inflasi Papua sejauh ini masih dalam batas yang ditargetkan pemerintah. Pemantauan harga dilakukan secara rutin melalui laporan mingguan dan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Andry.

Baca Juga :  Seharusnya Bicarakan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus HAM

   Meski mengakui adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun lalu, ia memastikan tren ekonomi Papua masih positif. Menurutnya, salah satu strategi menjaga daya beli juga bergantung pada arah pertumbuhan ekonomi yang tetap dijaga.

  “Ekonomi Papua tetap tumbuh pada 2025, meskipun sedikit melambat dibanding 2024. Tapi secara umum masih menunjukkan arah yang positif,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/