JAYAPURA– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua fokus melakukan penanganan stunting di kampung keluarga berencana (KB).
Kepala BKKBN Papua Sarles Brabar mengatakan salah satu upaya penanganan stunting di kampung keluarga berencana dengan meningkatkan intervensi atau tindakan yang dilakukan secara berkolaborasi dengan instansi terkait.
“Sehingga melalui upaya ini kami harapkan anak-anak bisa terhindar dari stunting dengan demikian menghasilkan generasi muda emas Papua,” katanya di Jayapura, Rabu (13/11).
Sejak pencanangan pada 2016 hingga saat ini, di Papua sudah terbentuk 500 kampung keluarga berencana. Dia mengharapkan setiap daerah membentuk kampung keluarga berencana agar sinergisitas organisasi perangkat daerah dalam penanganan stunting berjalan efektif.
“Sehingga semua bisa lebih aktif dalam melakukan penanganan dan pencegahan stunting di Papua,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 prevalensi stunting di Papua mencapai 29,0 persen dan 2022 26,9 persen, sedangkan Survei Kesehatan Indonesia (SGI) pada 2023 tercatat 28,6 persen.
Dia mengatakan stunting disebabkan kekurangan gizi kronis baik pada ibu hamil selama kehamilan maupun anak saat dalam masa pertumbuhan. Selain itu, stunting berdampak pada kecerdasan anak dan risiko timbulnya penyakit seperti obesitas, diabetes dan jantung koroner. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua fokus melakukan penanganan stunting di kampung keluarga berencana (KB).
Kepala BKKBN Papua Sarles Brabar mengatakan salah satu upaya penanganan stunting di kampung keluarga berencana dengan meningkatkan intervensi atau tindakan yang dilakukan secara berkolaborasi dengan instansi terkait.
“Sehingga melalui upaya ini kami harapkan anak-anak bisa terhindar dari stunting dengan demikian menghasilkan generasi muda emas Papua,” katanya di Jayapura, Rabu (13/11).
Sejak pencanangan pada 2016 hingga saat ini, di Papua sudah terbentuk 500 kampung keluarga berencana. Dia mengharapkan setiap daerah membentuk kampung keluarga berencana agar sinergisitas organisasi perangkat daerah dalam penanganan stunting berjalan efektif.
“Sehingga semua bisa lebih aktif dalam melakukan penanganan dan pencegahan stunting di Papua,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 prevalensi stunting di Papua mencapai 29,0 persen dan 2022 26,9 persen, sedangkan Survei Kesehatan Indonesia (SGI) pada 2023 tercatat 28,6 persen.
Dia mengatakan stunting disebabkan kekurangan gizi kronis baik pada ibu hamil selama kehamilan maupun anak saat dalam masa pertumbuhan. Selain itu, stunting berdampak pada kecerdasan anak dan risiko timbulnya penyakit seperti obesitas, diabetes dan jantung koroner. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
