JAYAPURA- Spot wisata Kampung Nelayan Hamadi yang diresmikan oleh Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM pada 5 Desember 2019 lalu kini mulai terbengkalai. Tempat Wisata dengan fasilitasa tracking jalan/jembatan yang melintasi Kampung Nelayan Hamadi, sempat menjadi perhatian dan kunjungan warga Kota Jayapura, pasca diresmikan kala itu.
Kini, selain anyak sampah, jalur yang dipakai untuk pejalan kaki banyak ditemukan pecahan botol dan sampah sampah kecil, sehingga langkah kaki saat menapak harus hati-hati. Tak hanya itu, akses jembatan besi yang menjulang tinggi ternyata rusak parah.
Pijakan tangga yang terbuat dari besi banyak yang terlepas dan berkarat, sehingga siapa saja yang mau melintas wajib berhati hati. Jika tidak, bisa terperosok hingga ke laut. Menurut Iestein Patai, warga di sekitar Kampung Nelayan, jembatan kampung nelayan tak lagi dikunjungi pelaku wisata. “Kondisi tempatnya yang tidak terawat membuat orang enggan untuk berkunjung.”ujarnya.
Iestin Patai menilai ketidakseriusan pemerintah untuk mengurus wisata kampung nelayan. Padahal adanya wisata kampung nelayan tersebut dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Papua. Namun yang terjadi selama ini, seakan apa yang dilakukan pemerintah selama ini hanya sebatas menjalankan program kerja, tanpa memberikan dampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi di Papua.
“Tempat ini awalnya banyak sekali yang datang berkunjung, apalagi hari libur, sabtu sore itu anak anak muda paling senang berkunjung kesini, tapi kendalanya selama ini, mereka yang datang ini tidak memberikan dampak lebih pada Pendapatan Daerah Kota Jayapura”, tuturnya
Selain itu dia juga menyesalkan sistem pengelolahan Wisata kampung nelayan yang sampai saat ini tidak ada kejelasan. Menurutnya jika ingin Wisata kampung nelayan tetap terawat, maka pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk mengelolah. salah satunya terkait lahan parkir.
“Orang yang datang inikan pasti menggunakan kendaraan, maka untuk itu harusnya tidak saja jembatan yang dibangun tapi juga lahan parkir, tapi kenyataanya tidak seperti itu. Sebenarnya pemerintah membangun jembatan ini, hanya sekedar menjalankan program tanpa memikirikan sistem penggelolahanya seperti apa”, tuturnya.
Hal lain yang menjadi kendala rendahnya tingkat pengunjung di kampung nelayan karena akses masuknya yang tidak tertata, Iestein Patai juga mengaku harusnya jika ingin tempat tersebut tetap tereksis maka di pintu masuk jembatan bangun pos jaga.
Diharapkan pada akhir masa Jabatan Wali kota dan Wakil Wali Kota tahun ini, perlu adanya kegiatan sosialialisasi terkait sistem pengelolahan wisata kampung nelayan. Sebab jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya kepastian yang jelas, maka tempat wisata kamping nelayan ini akan menjadi pusat tindakan kriminal.
“Harapan kami, di akhir masa jabatan Wali kota pada tahun ini. Dia harus buatkan satu pertemuan yang melibatkan pemerintah dan kepala adat, sehingga tempat wisata ini tidak terbelengkai. Karena saya lihat banyak sekali orang yang datang minum mabuk disitu”, tuturnya. (CR-267/tri)
