Atasi Tantangan, Perlunya Forum Bagi Pejuang Lokal Perempuan
Mendengar cerita para perempuan dari berbagai Kabupaten di Papua dan Papua Barat melalui forum Forum Temu Nasional Perempuan dan Pengelolaan SDA yang adil, setara dan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.
Laporan – Elfira
Di lantai delapan Hotel Yasmin yang berlokasi di Jalan Percetakan No 8 Jayapura, sebanyak 38 Perempuan-perempuan Papua dan Papua Barat yakni Kabupaten Fak-Fak, Manokwari Selatan, Keerom, dan Jayapura yang telah terlibat dalam gerakan untuk mendorong pengelolaan hutan dan lahan yang adil, setara dan berkelanjutan berkumpul dan adu gagasan saling berbagi pengalaman dalam mewujudkan tata kelola yang berkeadilan gender.
Masing-masing perempuan menceritakan apa yang telah diperbuat untuk lingkungan, alam, Pendidikan dan untuk masyarakat sekitarnya dalam Forum Temu Nasional Perempuan dan Pengelolaan SDA yang adil, setara dan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat, Kamis (14/3).
Temu kegiatan nasional tersebut guna mengapresiasi keterlibatan perempuan dalam menjaga hutan dan lahannya sekaligus memperingati hari perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret tiap tahunnya, TAF menginisiasi forum pertemuan tahunan dengan local champion atau pemimpin lokal. Kegiatan tersebut menjadi forum bagi pemimpin perempuan untuk berbagi tantangan dalam pengelolaan SDA serta mendapatkan masukan dari para pengambil keputusan guna mengatasi tantangan dan percepatan pengelolaan SDA yang adil dan setara di Papua dan Papua Barat.
The Asia Foundation (TAF) melalui program tata kelola hutan dan lahan (Environmental Governance) dengan tiga programnya yaitu setapak, Finding the Balance/FTB dan PaPeda yang didukung oleh Packard Foundation, dimana program-program tersebut sejak 2017 telah mendorong tata kelola hutan dan lahan yang adil, setara dan berkelanjutan melalui gerakan advokasi kebijakan dan pertanian berkelanjutan dengan melibatkan kelompok perempuan di provinsi Papua dan Papua Barat.
Selama proses penguatan tersebut, telah muncul calon-calon pemimpin perempuan dalam memperkuat kapasitas perempuan lokal untuk terlibat dalam gerakan misalnya meningkatkan kapasitas dalam memahami regulasi untuk mendorong penetapan hutan adat, termasuk melakukan pemetaan partisipatif, memahami tentang review perizinan, melakukan permintaan informasi publick serta melakukan penguatan perekonomian lokal hingga membuka pasar.
Program Officer Papua The Asia Foundation Roberth Mandosir mengaku banyak pejuang lokal dari hasil kerja program ini, misalnya di Kabupaten Manokwari Selatan, Mama Ester Dimara bekerja bersama mitra CSO-Paradisea untuk memastikan pengakuan wilayah adat kampungnya melalui skema hutan adat. Selain itu, dari Papua Mama Rosita Tecuari bersama lembaga PT. PPMA telah mendorong perempuan-perempuan di Kabupaten Jayapura untuk bisa lebih waspada atas kekerasan domestik yang menimpa mereka.
“Di Kabupaten Fak-Fak, ada sejumlah perempuan yang terlibat dalam penyusunan draft Peraturan Bupati (Perbup) pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang lebih partisipatif dan memastikan bahwa regulasi tersebut memberikan mandat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan SDA,” ungkapnya.
Margaretha Tri Wahyuningsih, Gender Focal Point The Asia Foundation mengemukakan kegiatan tersebut diharapkan akan menjadi forum bagi pemimpin perempuan untuk berbagi tantangan dalam pengelolaan SDA serta mendapatkan masukan dari para pengambil keputusan guna mengatasi tantangan dan mendorong percepatan pengelolaan SDA yang adil dan setara di wilayah mereka.
“Pertemuan ini menjadi forum refleksi dan berbagi pengalaman antar pemimpin perempuan di tingkat lokal untuk mendorong keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan ruang dan SDA di provinsi Papua dan Papua Barat,” papar Margaretha.
Direktur Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt.PPMA) Naomi Marasian menaruh harap pertemuan tersebut dapat memperkuat jejaring penggerak, baik laki-laki maupun perempuan pejuang keadilan dan kesetaraan yang selama ini terlibat dalam mengelola sumber daya alam.
Selain itu, dapat menciptakan ruang konsultasi antara pemimpin perempuan dan para stakeholders, termasuk menjadi wadah konsolidasi antar perempuan pemimpin lokal untuk meningkatkan rasa solidaritas dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan, sehingga terus terbangun sinergitas yang kuat antar-kabupaten di dua provinsi dengan potensi sumber daya alam.
“Para local champion ini memiliki komitmen dan integritas penuh dalam mendorong pengelolaan hutan dan lahan yang adil dan setara melalui gerakan-gerakan mengubah kebijakan di kampung hingga provinsi, serta tetap terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertanian berkelanjutan,” kata Naomi.
Selain dihadiri oleh perwakilan Pemda seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, dan Dinas Kehutanan Papua, forum ini dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif mendorong pengakuan masyarakat hukum adat dan pembangunan daerah di tingkat nasional, seperti HuMA dan PATTIRO, perwakilan kelompok perempuan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang terlibat dalam mendorong perencanaan dan penganggaran desa yang responsive gender, serta organisasi masyarakat sipil di Papua dan Papua Barat seperti Pt. PPMA, KIPRa, INTSIA, Gemapala, Mnukwar, Perdu, Rumsram, Jangkar yang banyak melakukan pendampingan masyarakat serta melibatkan perempuan dalam pertemuan kampung maupun mengkaji kebijakan pembangunan daerah di Papua dan Papua Barat. (*/wen)
