Dengan peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, Papua menegaskan komitmennya untuk menjadi role model pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di wilayah timur Indonesia, sekaligus etalase pendidikan Indonesia di kawasan Pasifik.
Adapun pokok usulan prioritas pendidikan di Papua yaitu Papua memiliki keunikan karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara di kawasan Pasifik dan berstatus sebagai provinsi otonomi khusus. Di mana kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah berada pada pemerintah kabupaten/kota, kecuali pada lima SMA dan SMK khusus yang menjadi kewenangan provinsi.
“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memastikan percepatan pemerataan serta peningkatan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, beberapa program unggulan pendidikan dasar dan menengah yang diusulkan untuk mendapat perhatian khusus,” kata Gubernur Fakhiri.
Adapun yang diusulkan untuk mendapat perhatian khusus dari Mendikdasmen antara lain pembangunan dan pengembangan pendidikan kontekstual Papua yaitu sekolah berpola asrama di wilayah Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen dan Supiori.
Lainnya adalah penambahan kuota untuk Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Dukungan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi di tanah Papua di tahun 2027 teramasuk dengan pemenuhan pendanaan.
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan kunci keberhasilan percepatan pembangunan Papua. Dengan dukungan penuh dari Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan, Papua optimistis dapat mewujudkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing, sesuai dengan visi besar “Papua Cerah”. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dengan peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, Papua menegaskan komitmennya untuk menjadi role model pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di wilayah timur Indonesia, sekaligus etalase pendidikan Indonesia di kawasan Pasifik.
Adapun pokok usulan prioritas pendidikan di Papua yaitu Papua memiliki keunikan karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara di kawasan Pasifik dan berstatus sebagai provinsi otonomi khusus. Di mana kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah berada pada pemerintah kabupaten/kota, kecuali pada lima SMA dan SMK khusus yang menjadi kewenangan provinsi.
“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memastikan percepatan pemerataan serta peningkatan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, beberapa program unggulan pendidikan dasar dan menengah yang diusulkan untuk mendapat perhatian khusus,” kata Gubernur Fakhiri.
Adapun yang diusulkan untuk mendapat perhatian khusus dari Mendikdasmen antara lain pembangunan dan pengembangan pendidikan kontekstual Papua yaitu sekolah berpola asrama di wilayah Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen dan Supiori.
Lainnya adalah penambahan kuota untuk Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Dukungan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi di tanah Papua di tahun 2027 teramasuk dengan pemenuhan pendanaan.
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan kunci keberhasilan percepatan pembangunan Papua. Dengan dukungan penuh dari Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan, Papua optimistis dapat mewujudkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing, sesuai dengan visi besar “Papua Cerah”. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
