Friday, November 22, 2024
25.7 C
Jayapura

Banyak Pejabat Plt, BKD Papua Ajukan Proses Seleksi    

JAYAPURA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, sedang mengajukan proses seleksi pimpinan tinggi pratama eselon II. Hal ini dikarenakan terlampau banyak pejabat pelaksana tugas di lingkungan Pemprov Papua.

   “Sesuai arahan Pj Gubernur yang baru bahwa kita harus definitifkan dulu pejabat eselon II yang rata-rata masih Plt,” ucap Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (12/8).

  Untuk proses ini, kata Marthen, harus melalui proses dan tahapan, sebagaimana sesuai mekanisme yang sudah diatur, perlu izin dulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketika KASN sudah keluarkan rekomendasi selanjutnya ke Mendagri.

   Selanjutnya kata Marthen, Mendagri keluarkan persetujuan untuk dilakukan lelang jabatan eselon II, khususnya yang Plt. Setelah lelang sesuai mekanisme, hasil lelangnya dikirm ke KASN dan ke BKN untuk dilakukan pengecekan dari sisi administrasi kepegawaian dan  lain lain.

Baca Juga :  Jelang Pilkada, Polresta Rutin Gelar Operasi 

  “Selanjutnya Mendagri memberikan persetujuan untuk Gubernur melantik pejabat hasil lelang tersebut,” ucapnya.

  Lanjut Marthen, setelah pejabat eselon II dilantik kemudian eselon 3 dan 4 juga ada beberapa yang diusulkan ke pusat untuk persetujuan. “Khusus pejabat eselon II yang sekarang merangkap begitu dilantik definitive, otomatis sudah tidak ada lagi rangkap jabatan,” tegasnya.

  Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menginstruksikan BKD   mengkaji penerapan sistem merit aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov  Papua. Hal demikian berkenaan dengan banyaknya jabatan pejabat pelaksana tugas di Pemprov Papua, hingga kini menjadi atensi Menteri Dalam Negeri, sehingga perlu segera diambil langkah evaluasi dan pengisian pejabat definitif.

Baca Juga :  KH. Saiful Islam Al Payage Pimpin PWNU Papua

  “Di Provinsi Papua ini yang menjadi problem adalah terlampau banyak pejabat pelaksana tugas. Kenapa terjadi, saya kurang paham. Ini jadi atensi Mendagri juga, jadi segera dievaluasi dan didefinitifkan melalui mekanisme yang ada (sistem merit),” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, sedang mengajukan proses seleksi pimpinan tinggi pratama eselon II. Hal ini dikarenakan terlampau banyak pejabat pelaksana tugas di lingkungan Pemprov Papua.

   “Sesuai arahan Pj Gubernur yang baru bahwa kita harus definitifkan dulu pejabat eselon II yang rata-rata masih Plt,” ucap Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (12/8).

  Untuk proses ini, kata Marthen, harus melalui proses dan tahapan, sebagaimana sesuai mekanisme yang sudah diatur, perlu izin dulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketika KASN sudah keluarkan rekomendasi selanjutnya ke Mendagri.

   Selanjutnya kata Marthen, Mendagri keluarkan persetujuan untuk dilakukan lelang jabatan eselon II, khususnya yang Plt. Setelah lelang sesuai mekanisme, hasil lelangnya dikirm ke KASN dan ke BKN untuk dilakukan pengecekan dari sisi administrasi kepegawaian dan  lain lain.

Baca Juga :  Bantah Adanya Uang Rp 5 M Untuk Bebaskan Pilot

  “Selanjutnya Mendagri memberikan persetujuan untuk Gubernur melantik pejabat hasil lelang tersebut,” ucapnya.

  Lanjut Marthen, setelah pejabat eselon II dilantik kemudian eselon 3 dan 4 juga ada beberapa yang diusulkan ke pusat untuk persetujuan. “Khusus pejabat eselon II yang sekarang merangkap begitu dilantik definitive, otomatis sudah tidak ada lagi rangkap jabatan,” tegasnya.

  Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menginstruksikan BKD   mengkaji penerapan sistem merit aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov  Papua. Hal demikian berkenaan dengan banyaknya jabatan pejabat pelaksana tugas di Pemprov Papua, hingga kini menjadi atensi Menteri Dalam Negeri, sehingga perlu segera diambil langkah evaluasi dan pengisian pejabat definitif.

Baca Juga :  Pilkada Ditunda, Kebijakan Pusat

  “Di Provinsi Papua ini yang menjadi problem adalah terlampau banyak pejabat pelaksana tugas. Kenapa terjadi, saya kurang paham. Ini jadi atensi Mendagri juga, jadi segera dievaluasi dan didefinitifkan melalui mekanisme yang ada (sistem merit),” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya