JAYAPURA – Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua memilih mengelola sendiri Makanan Bergizi Gratis (MBG) program dari Presiden Prabowo. Hal ini terungkap dalam sosialisasi MBG dan pembinaan LMA yang dihadiri Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan RI, Lenis Kogoya, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (12/3).
“Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.
Kata Lenis, program MBG secara tidak langsung membawa kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Misalnya, akan memanfaatkan mama-mama Papua yang punya lahan perkebunan dan nelayan.
“Dan jika butuh pembukaan lahan, Dinas Pertanian setempat bisa mengajak masyarakat untuk berkebun,” ujarnya.
“Program MBG ini akan memanfaatkan orang asli Papua, dengan begitu bisa mengurangi angka pengangguran di tanah Papua. Dengan begitu ke depan terjadi kesejahteraan,” sambungnya.
Disinggung adanya penolakan terkait dengn MBG, Lenis mengaku itu hal yang wajar. “Penolakan hal yang wajar, tapi penolakan itu hanya perorangan, bukan keseluruhan,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, MBG merupakan prioritas nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pelajar SD hingga SMA.
“Agar tidak terjadi penolakan MBG di Papua, kita perlu sosialisasikan apa manfaat dari makanan bergizi itu dan teknisnya bagaimana. Dan sosialisasinya perlu dilakukan secara masif,” kata Ramses.
