JAYAPURA – Pelayanan publik dinilai sebagai wajah utama birokrasi pemerintah daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen menghadirkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan Plt Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Evert N. Merauje, mewakili Wali Kota Abisai Rollo dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura, Kamis (11/9).
Evert menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan Kementerian Investasi/BKPM kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta pemerintah daerah. Tujuannya, menciptakan sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi yang lebih baik dalam pelayanan investasi.
“Penyederhanaan prosedur perizinan mutlak diperlukan agar investor maupun pelaku usaha tidak terhambat birokrasi berbelit,” ujar Evert usai kegiatan.
“Pemanfaatan sistem OSS melalui digitalisasi layanan harus dimaksimalkan sehingga pelayanan bisa berlangsung transparan dan real time,” lanjutnya.
Selain itu, menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan menjadi hal penting. Ia juga menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor serta kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
JAYAPURA – Pelayanan publik dinilai sebagai wajah utama birokrasi pemerintah daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen menghadirkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan Plt Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Evert N. Merauje, mewakili Wali Kota Abisai Rollo dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura, Kamis (11/9).
Evert menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan Kementerian Investasi/BKPM kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta pemerintah daerah. Tujuannya, menciptakan sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi yang lebih baik dalam pelayanan investasi.
“Penyederhanaan prosedur perizinan mutlak diperlukan agar investor maupun pelaku usaha tidak terhambat birokrasi berbelit,” ujar Evert usai kegiatan.
“Pemanfaatan sistem OSS melalui digitalisasi layanan harus dimaksimalkan sehingga pelayanan bisa berlangsung transparan dan real time,” lanjutnya.
Selain itu, menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan menjadi hal penting. Ia juga menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor serta kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
