JAYAPURA–Tingginya kasus kebakaran yang terjadi secara beruntun di sejumlah kawasan permukiman di Kota Jayapura mendorong DPR Kota Jayapura meminta Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan fasilitas pemadam kebakaran di lingkungan warga.
Fasilitas tersebut dapat berupa hidran maupun alkon (alat pemadam kebakaran) yang ditempatkan di sejumlah titik, terutama pada kawasan permukiman padat penduduk yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran api.
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, mengatakan fasilitas pemadam di tingkat lingkungan sangat penting sebagai langkah antisipasi agar api dapat dipadamkan sedini mungkin sebelum merembet ke rumah-rumah warga lainnya.
Menurutnya, kejadian kebakaran yang berlangsung beruntun, seperti yang terjadi di kawasan Hamadi dan Dok 9, harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jayapura. “Memang sudah saatnya pemerintah kota melihat daerah-daerah permukiman dan memberikan fasilitas pemadam, entah itu alkon atau hidran. Ini sebagai bentuk antisipasi, baik terhadap kebakaran yang disengaja maupun yang terjadi karena faktor lainnya,” kata Yuli, saat meninjau kebakaran di Dok IX, Kamis (10/9).
Ia menegaskan, penyediaan fasilitas tersebut bukan berarti pemerintah mengharapkan terjadinya kebakaran. Sebaliknya, keberadaan alat pemadam di lingkungan warga merupakan bentuk kesiapsiagaan untuk menangani kebakaran sejak dini.
“Bukan kita meminta ada kebakaran, tetapi kita harus mempunyai persediaan yang cukup untuk mengantisipasi dan menangani kebakaran sedini mungkin. Ketika api belum mengenai rumah lain atau belum menjalar ke mana-mana, kita sudah bisa melakukan pemadaman,” ujarnya.
Yuli juga meminta Pemkot Jayapura mempertimbangkan penyediaan fasilitas tersebut dalam pembahasan perubahan APBD. Menurut dia, meskipun kondisi efisiensi anggaran membuat sejumlah program prioritas belum dapat diakomodasi, pemerintah perlu melihat kebutuhan mendesak yang terjadi di tengah masyarakat.
“Saya sangat berharap pemerintah melihat permasalahan yang ada di Kota Jayapura sekarang ini. Kalau ada program lain yang kurang prioritas, mungkin bisa ditunda untuk tahun depan. Kita prioritaskan dulu fasilitas kebakaran ini,” tegasnya.
Ia menilai, biaya yang dikeluarkan untuk langkah pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus ditanggung apabila kebakaran sudah terlanjur meluas. “Kalau kita antisipasi dari awal, biayanya tentu lebih sedikit dibandingkan kalau kebakaran sudah besar. Setelah terbakar, pemerintah dan masyarakat harus menanggung lebih banyak lagi untuk penanganan, perbaikan maupun pembangunan kembali,” jelasnya.
