JAYAPURA – Proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua belum bisa dituntaskan karena masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Hingga kini, lebih dari 300 usulan jabatan eselon III dan IV yang diajukan ke Badan Kepegawaian Negara belum juga mendapatkan persetujuan teknis untuk pelantikan.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengatakan bahwa kekosongan jabatan terjadi sejak perubahan struktur organisasi pemerintah daerah pada Maret 2024. Sejak itu, proses pengisian dilakukan secara bertahap melalui sistem aplikasi yang telah disediakan.
“Untuk eselon III, prosesnya kami bahas dulu di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), lalu diajukan ke BKN. Setelah itu, kami menunggu persetujuan teknis. Kalau sudah turun, baru bisa dilantik,” kata Ramses, Rabu (9/4).
Dari lebih 300 jabatan eselon III dan IV yang diajukan, belum satu pun yang dilantik karena seluruh proses masih berjalan di tingkat pusat. Ramses menegaskan bahwa pihaknya hanya menunggu waktu.
Selain eselon III dan IV, Pemprov Papua juga tengah menyelesaikan pengisian jabatan tinggi pratama atau eselon II. Dari 30 jabatan yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 17 di antaranya telah disetujui untuk dilanjutkan ke tahap seleksi.
“Sudah ada 60 orang yang diseleksi, nanti dipilih 17. Hasilnya kami kirim ke BKN untuk persetujuan, lalu dilaporkan lagi ke Kemendagri. Prosesnya memang panjang,” kata Ramses.
Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan telah mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan administrasi. “Kami ingin agar pejabat definitif segera mengisi posisi-posisi yang kosong demi kelancaran roda pemerintahan,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
