JAYAPURA-Tokoh Masyarakat Wenan Watori secara keras mengatakan badan legislatif DPR RI tidak memiliki rasa malu melakukan penetapan pemekaran provinsi tanpa melibatkan aspirasi masyarakat Papua yang dinilai sepihak dan tidak aspiratif.
“Luar biasa parlemen dan eksekutif Indonesia, karena telah membantu membatalkan dialog Papua-Jakarta dengan memaksakan pemekaran yang tak masuk akal sehat dan tak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya Wenan, di Jayapura, Jumat (8/4).
Bahkan menurutnya, awalnya pemerintah berencana menggelar dialog. Tetapi dengan adanya pemekaran, dialog mungkin saja tidak digelar. Karena pemerintah pusat, tetap menginginkan adanya pemekaran di Provinsi Papua. “Bagaimana bisa ada dialog kalau satu pihak memaksakan kehendak pada pihak lain?” katanya.
Makanya, Badan Legislasi DPR terlihat panik dengan merekayasa semua cara menggunakan gaya Orde Baru. “Mereka (Baleg DPR RI) tak miliki rasa malu, karena panik dengan soal mereka sendiri dengan utang negara yang melilit dan merekayasa semua cara dengan menggunakan pola orde baru,” katanya.
Dia juga menambahkan saat ini masyarakat Papua sudah memahami pola berpolitik pemerintah pusat yang tidak melibatkan orang Papua dan penuh kepentingan politik dan bisnis di Papua. “Semua akal bulus dan kekerasan digunakan untuk melapangkan keinginan Jakarta. Banyak rakyat Papua memahami politik murahan ini,” ujarnya. (oel/tri)
JAYAPURA-Tokoh Masyarakat Wenan Watori secara keras mengatakan badan legislatif DPR RI tidak memiliki rasa malu melakukan penetapan pemekaran provinsi tanpa melibatkan aspirasi masyarakat Papua yang dinilai sepihak dan tidak aspiratif.
“Luar biasa parlemen dan eksekutif Indonesia, karena telah membantu membatalkan dialog Papua-Jakarta dengan memaksakan pemekaran yang tak masuk akal sehat dan tak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya Wenan, di Jayapura, Jumat (8/4).
Bahkan menurutnya, awalnya pemerintah berencana menggelar dialog. Tetapi dengan adanya pemekaran, dialog mungkin saja tidak digelar. Karena pemerintah pusat, tetap menginginkan adanya pemekaran di Provinsi Papua. “Bagaimana bisa ada dialog kalau satu pihak memaksakan kehendak pada pihak lain?” katanya.
Makanya, Badan Legislasi DPR terlihat panik dengan merekayasa semua cara menggunakan gaya Orde Baru. “Mereka (Baleg DPR RI) tak miliki rasa malu, karena panik dengan soal mereka sendiri dengan utang negara yang melilit dan merekayasa semua cara dengan menggunakan pola orde baru,” katanya.
Dia juga menambahkan saat ini masyarakat Papua sudah memahami pola berpolitik pemerintah pusat yang tidak melibatkan orang Papua dan penuh kepentingan politik dan bisnis di Papua. “Semua akal bulus dan kekerasan digunakan untuk melapangkan keinginan Jakarta. Banyak rakyat Papua memahami politik murahan ini,” ujarnya. (oel/tri)
