Saturday, February 28, 2026
32 C
Jayapura

Efektifkan Pelayanan Publik, Mutasi ASN Pemprov Diminta Dipercepat

JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni meminta agar proses pengurusan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi setempat dipercepat untuk memastikan efektifitas pelayanan publik.

“Langkah ini juga dinilai penting untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran daerah,” katanya saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Senin.

Menurut dia, masih banyak ASN yang secara administrasi tercatat sebagai pegawai Pemerintah Provinsi Papua, namun bekerja di instansi lain, sehingga percepatan mutasi ASN perlu dilakukan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya menegaskan bahwa mutasi bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya

Baca Juga :  Pengelola dan Karyawan THM Harus Proaktif Antisipasi Narkoba

Menurut dia, mutasi harus dilakukan dengan cepat, namun tetap transparan dan sesuai prosedur, jangan sampai proses administrasi yang lambat menghambat pelayanan publik.
Kondisi tersebut, menurut dia, tidak hanya mengacaukan sistem administrasi kepegawaian, tetapi juga membebani keuangan daerah.

JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni meminta agar proses pengurusan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi setempat dipercepat untuk memastikan efektifitas pelayanan publik.

“Langkah ini juga dinilai penting untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran daerah,” katanya saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Senin.

Menurut dia, masih banyak ASN yang secara administrasi tercatat sebagai pegawai Pemerintah Provinsi Papua, namun bekerja di instansi lain, sehingga percepatan mutasi ASN perlu dilakukan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya menegaskan bahwa mutasi bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya

Baca Juga :  Masuk Semester Pertama, Dana Otsus Papua Belum Cair

Menurut dia, mutasi harus dilakukan dengan cepat, namun tetap transparan dan sesuai prosedur, jangan sampai proses administrasi yang lambat menghambat pelayanan publik.
Kondisi tersebut, menurut dia, tidak hanya mengacaukan sistem administrasi kepegawaian, tetapi juga membebani keuangan daerah.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya