Bilang Otsus gagal dasarnya mana. Data saja tidak ada,” Laus Rumayom Tenaga Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden
JAYAPURA- Pemerintah pusat meminta Pemprov Papua dan DPRD menyiapkan data yang komprehensif terkait evaluasi otonomi khusus (Otsus) selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi acuan untuk menentukan otonomi khusus di Papua sudah berhasil atau gagal.
Tenaga Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden Laus Rumayom menyampaikan, persoalan otsus adalah hak setiap orang. Tetapi harus rasional bahwa ada kebijakan Otsus secara regulasi dan dana Otsus tersebut jadinya apa. Seperti dunia Pendidikan selama beberapa tahun terakhir, bagaimana pelayanan publik dalam bidang kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Silakan saja menolak dan tidak menolak, tapi kan kita harus punya data dan itu yang saya minta kepada gubernur, DPR dan MRP untuk sajikan data,” ucap Laus usai mengikuti coffee morning di Mapolda Papua, Rabu (8/7) kemarin.
Pihaknya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua secara luas, titik besar dalam melihat Otsus berhasil atau tidak. Perlu mengevaluasi para penyelenggara negara di Papua. Yang terpenting, ada penyajian data.
“Kalau tidak ada data bagaimana kita bisa berbicara Otsus berhasil atau tidak. Orang akan melihat kamu gugat negara dasarnya apa ? Bilang Otsus gagal dasarnya mana. Sementara data saja tidak ada,” tegasnya.
Diakuinya, hingga saat ini belum ada data evaluasi Otsus. Adapun data yang dimaksud adalah tidak boleh data yang parsial, melainkan data yang harus terintegrasi. Misalnya, sejauh mana peran DPR melakukan pengawasan dalam 5 tahun terakhir.
“Saya pikir kita juga harus melihat Otsus dalam perspektif yang rasional, tidak hanya politis. Memang iya politik penting bahwa Otsus lahir dari sejarah politik, tapi kita juga harus rasional,” katanya.
Menurutnya, Otsus segera dievaluasi. Sebagaimana arahan presiden tentang bagaimana mengevaluasi Otsus, Laus sendiri sudah menyampaikan kepada ketua DPR dan ketua MRP sebagai pihak yang paling berwenang untuk melakukan evaluasi berbasis peran dan fungsi.
“Tidak harus Otsus dipolitisasi lebih luas lalu diarahkan ke dialog Jakarta dan dialog-dialog politis. Itu memang bagian dari dinamika yang tidak bisa kita hindari. Tetapi sektornya adalah para bupati dan walikota, baik Papua dan Papua Barat. Karena mereka pengguna anggaran, yang punya rakyat dan seharusnya mereka bisa memberikan laporan kepada presiden,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyampaikan pihaknya tidak punya kapasitas mutlak terkait dengan Otsus. Namun ia melihat sangat penting Otsus diperpanjang atau didorog kembali.
“Kita harus akui kalau kita belum punya penghasilan daerah yang mempuni, jika ini diputuskan saya khawatir. Bisa jadi ramai-ramai wilayah ditutup dan rakyat susah,” ucap Kapolda. Waterpauw berharap kedepan penggunaan dana Otsus tepat pada sasaran terutama untuk meningkatkan penghasilan daerah masing-masing. (fia/wen)
