JAYAPURA-Meski batal sampai tujuan ke kantor DPR Papua, para pendemo yang sebagian besar diikuti oleh mahasiswa ini bisa tetap menyampaikan aspirasi terkait penolakan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Hal ini setelah tiga anggota DPR Papua, Jhon Gobay, Yakoba Lokbere dan Alfred menemui massa di Perumnas III Waena. Dengan kondisi hujan – hujanan massa menyampaikan lembaran aspirasi yang intinya menolak DOB.
Beberapa poin yang sempat disampaikan, yakni meminta kepada pemerintah daerah menolak dengan tegas Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), kemudian menganggap Indonesia gagal memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua. DOB juga merupakan kepentingan orang tertentu dan bukan aspirasi seluruh masyarakat, kemudian keputusan pemekaran DOB dilakukan tidak transparan sehingga bisa memicu konflik.
“Yang disampaikan para pendemo tadi adalah soal penolakan DOB dan meminta DPR segera membuka dialog terbuka dan mengundang elemen masyarakat termasuk mahasiswa. Ini harus dilakukan secara terbuka kemudian ditindaklanjuti ke Jakarta,” kata Jhon usai menemui pendemo, Selasa (8/3).
Jhon sendiri mengaku baru saja datang dari Enarotali, Paniai dan ia langsung mendapat perintah untuk menemui massa pendemo. Ia mengatakan selain di Jayapura, ada aksi serupa di Nabire dan Paniai. “Isunya sama, di Nabire dan Paniai sama – sama penolakan,” tambahnya.
Di sini pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Otsus ini mengingatkan pemerintah pusat bahwa selain ada yang mendukung ada juga kelompok yang kontra atau menolak. “Saya ingatkan, pemerintah pusat jangan ciptakan konflik di Papua. Kita punya memory soal konflik di Timika yang berbicara soal pemekaran. Kami tidak mau masyarakat akhirnya menjadi korban dan berbenturan dengan aparat, sementara aparat juga bukan pihak yang membuat putusan itu,” tegas Jhon.
Ia mengingatkan bahwa saat ia dan pendemo sama-sama bertemu di tengah guyuran hujan, sementara kelompok yang mendorong pemekaran sedang berada di ruang ber AC dan kursi empuk. Ia meminta pendemo jangan membuang energi dan segera membubarkan diri dengan tertib.
“Intinya aspirasi ini perlu dibicarakan secara terbuka dan bermartabat. Artinya bukan hanya mengundang kelompok yang pro tapi semua, yang menolak juga. Kami akan sampaikan ke pimpinan untuk segera memulai diskusi soal apakah kita setuju DOB atau tidak. Pimpinan juga harus menghargai adanya aspirasi ini dan mengambil keputusan yang tepat,” tegasnya.
Disinggung bahwa di DPR Papua juga suara pecah, dimana ada anggota DPRP yang mendukung pemekaran dan ada juga yang menolak, namun disini Jhon Gobay meminta agar seluruh anggota terbuka, jangan kucing-kucingan.
Lalu disinggung soal harga tawar yang bisa dilakukan oleh DPRP maupun eksekutif Papua untuk menolak lahirnya provinsi baru, Jhon mengatakan hal tersebut akan mengikuti perkembangan dari hasil diskusi. “Itu nanti, yang jelas kami hanya menyatakan bahwa ada aspirasi penolakan DOB. Kita diskusi dulu,” tutupnya.
Sementara itu, terkait usulan DOB ini, salah satu anggota DPR Papua yakni Laurensius Kadepa, menilai pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan daerah Bupati/Wali Kota di Papua tidak menghargai lembaga Pemprov Papua, DPR Papua dan juga Majelis Rakyat Papua yang seharusnya terlibat untuk sama-sama menyatukan persepsi mengenai DOB tersebut. Sehingga semua intansi atau lembaga di Provinsi Papua satu suara mengenai DOP Papua dan dapat menjelaskannya kepada masyarakat Papua mengenai DOB tersebut.
“Yang saya kritisi itu penyamaan persepsi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, MRP dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota inilah hal yang utama,” ungkap Lauren kepada Cenderawasih Pos melalui selulernya, Selasa (8/3)
Menurutnya persamaan persepsi ini sangat penting karena meski keputusan itu tujuan baik dan bila nantinya terwujud, namun dikhawatirkan tidak akan berjalan baik. Sebab, ada pihak yang seharusnya terlibat langsung, namun tidak dilibatkan dan kesannya dilangkahi.
“Utamanya adalah harus ada penyamaan persepsi, khusus untuk DOB ini saya lihat para bupati ini langsung bicara menentukan sikap, padahal ada provinsi dalam hal ini Gubernur, DPRP dan MRP,”katanya.
Politikus Nasdem ini juga mempertanyakan saat ini para Bupati dan juga Pemerintah Pusat dalam pembahasan DOB Papua melihat Pemprov, DPRP dan MRP itu seperti apa?, Menurut Kadepa mengapa pemerintah Pusat langsung komunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tapi tidak pernah berkomunikasi dengan Pemprov Papua, DPRP dan MRP.
“Ini yang harus diluruskan. Ini topiknya. Makanya saya minta Bupati/Wali Kota harus menghargai keberadaan Gubernur, DPRP dan Majelis Rakyat Papua. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten harus sadar juga, ini semua ada karena rakyat, jadi aspirasi rakyat harus didengarkan juga,” pungkasnya.(ade/gin/tri)
