Tuesday, February 10, 2026
27.7 C
Jayapura

PLBN Papua Didorong Untuk Jadi Pusat Ekonomi Terpadu

JAYAPURA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua agar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terpadu.

  “Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya di Jayapura, Papua, Jumat.

  Menurut Ribka, berdasarkan arahan dari Presiden agar pembangunan PLBN disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

“Sejalan dengan arahan Presiden di mana penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk wilayah perbatasan di Papua yang memiliki karakteristik geografis dan sosial tersendiri,” ujarnya.

Baca Juga :  Sudah 156 Warga Mengungsi di Sugapa

  Dia menjelaskan Presiden Prabowo juga telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di Papua maupun daerah perbatasan lainnya di Indonesia.

   “Pada Rabu (4/2) lalu saya bersama Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PLBN Papua guna melihat langsung seperti apa kondisi tersebut dan ini menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan pemerintah daerah, terlebih Papua memiliki status otonomi khusus yang memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif,” katanya lagi.

  Dia menambahkan karena dengan berkolaborasi antara pemerintah pusat dan DPR RI penting maka percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat akan terwujud ekonomi perbatasan RI terpadu.

Baca Juga :  Mendekati Pilkada, Makin Banyak Baliho Dirusak

   “Karena wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan negara,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya berharap sinergi yang dibangun dapat melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah agar memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi ekonomi di kawasan perbatasan, mulai dari perdagangan lintas batas hingga pengembangan usaha masyarakat setempat. (antara)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

JAYAPURA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua agar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terpadu.

  “Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya di Jayapura, Papua, Jumat.

  Menurut Ribka, berdasarkan arahan dari Presiden agar pembangunan PLBN disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

“Sejalan dengan arahan Presiden di mana penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk wilayah perbatasan di Papua yang memiliki karakteristik geografis dan sosial tersendiri,” ujarnya.

Baca Juga :  Ring Road Tutup Total, Skyline Satu Jalur

  Dia menjelaskan Presiden Prabowo juga telah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di Papua maupun daerah perbatasan lainnya di Indonesia.

   “Pada Rabu (4/2) lalu saya bersama Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PLBN Papua guna melihat langsung seperti apa kondisi tersebut dan ini menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan pemerintah daerah, terlebih Papua memiliki status otonomi khusus yang memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif,” katanya lagi.

  Dia menambahkan karena dengan berkolaborasi antara pemerintah pusat dan DPR RI penting maka percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat akan terwujud ekonomi perbatasan RI terpadu.

Baca Juga :  Sidak Walikota Berdampak di Pasar Otonom

   “Karena wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan negara,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya berharap sinergi yang dibangun dapat melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah agar memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi ekonomi di kawasan perbatasan, mulai dari perdagangan lintas batas hingga pengembangan usaha masyarakat setempat. (antara)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Berita Terbaru

Artikel Lainnya